BERITA

Warga Plumpungrejo Tuntut Penutupan Tambang Bermasalah

cover
BLITAR – Ratusan warga Plumpungrejo yang tergabung dalam gerakan Blitar Selatan Menggugat/BSM kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD di Kanigoro, Rabu ( 25/5 ). Unjuk rasa dilatar belakangin oleh beroperasinya kembali perusahaan pertambangan batu kapur ( gamping,Red ) milik CV. Mojo Agung yang beberapa waktu lalu telah ditutup karena melalukan aktifitasĀ  pertambangan diluar area dari ijin yang dimiliki, dan area pertambangan telah diberi batas Polisi dan pemegang IUP telah ditetapkan sebagai tersangka, seperti penjelasan Kapolres Blitar pada Selasa ( 24/5 ) seperti berita yang dilansir sebuah stasiun radio swasta Kota Blitar.
Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika saat ini warga masyarakat yang bermukim disekitar Desa Plumpungrejo, Kecamatan Kademangan di Kabupaten Blitar telah mengetahui bila keberadaan pertambangan batu kapur itu sangat meresahkan warga dan sangat mengganggu keberadaan sekolah, karena timbulnya polusi suara atau kebisingan yang ditimbulkan.dari beberapa alat berat pemecah batu di area pertambangan. Disamping itu lokasi pertambangan memang terletak tepat diatas pemukiman warga dan dekat dengan banyak sumber mata air. Seharusnya menurut pendamping aksi unjuk rasa, Moch. Trianto bahwa sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW pada pasal 65 ayat 1 sangat jelas ditegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif,teknis, lingkungan dan finansial. Tetapi ada permasalahan mendasar yang terjadi dalam proses memperoleh Ijin Usaha Pertambangan/IUP ada dugaan cacat prosedural, terangnya.
Dalam mediasi perwakilan unjuk rasa dengan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diwakili Kepala Bakesbangpol, Mujianto yang juga dihadiri Kepala KPTSP, Dinas PU & Cipta Karya, pihak Polres Blitar yang diwakili Kasatreskrim dijelaskan bahwa pihak Pemkab. Blitar telah menindak lanjuti tuntutan para pengunjuk rasa pada unjuk rasa terdahulu dengan mengirim surat ke Provinsi Jawa Timur, karena memang domain masalah pertambangan sejak Oktober 2014 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan sampai saat ini belum ada jawaban, jelasnya.
Senada dengan penjelasan Kepala Bakesbangpol Pemkab. Blitar tentang penanganan masalah hukum pemilik tambang, upaya pihak Polres Blitar yang dijelaskan oleh Kasatreskrim, AKP.Lahuri bahwa penanganan kasus di Plumpungrejo masih dalam proses penyidikan belum menetapkan pemilik tambang sebagai tersangka tapi baru sebagai saksi terlapor karena masih menunggu kesaksian dari saksi ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur; dan terkait kasus yang ditangani hanya sebatas area diluar koordinat dan kewenangan masalah pertambangan kewenangannya ada pada Pemkab Blitar,jelasnya.( pur/ich )