Upah Buruh di Blitar Masih di Bawah UMK

Kamis, 01 Mei 2014 15:16 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Sedikitnya 50 orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Merdeka ( SBM ) Blitar, gelar aksi demo di perempatan Lovi Kota Blitar. Aksi yang digelar pada Kamis pagi (1/5) sekitar pukul 10.00 tersebut dalam rangka memperingati hari Buruh Internasional. Dalam aksinya, selain membagi-bagikan selebaran kepada pengguna jalan yang lewat, mereka juga membawa poster yang berisikan berbagai macam tentutan terkait tenaga kerja di Indonesia maupun buruh migran.
Dikatakan Nanik Harianti, koordinator aksi, bukan hanya Hari Buruh Internasional yang oleh Pemerintah dijadikan sebagai Hari Libur Nasional. Namun masih banyak tuntutan lainnya yang mendasar dan hingga saat ini belum terpenuhi, yakni upah yang layak, buruh tetap, hapus outsourcing, jaminan social, stop premanisme terhadap kaum buruh, cabut pelarangan pendirian Serikat Buruh, dan perlindungan hak-hak buruh migran.
Lebih jauh Nanik menyampaikan, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo melalui Peraturan Gubernur Jatim Nomor 78 Tahun 2013, tentang upah minimum (UMK) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jatim tersebut mulai berlaku efektif per 1 Januari 2014. Namun menurutnya, hingga saat ini pemerintah Kabupaten/Kota Blitar dinilai belum melaksanakan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 79 Tahun 2013. Pasalnya saat ini masih banyak tenaga kerja baik honorer GTT/PTT dan buruh masih mendapatkan honor jauh dibawah UMK. Sesuai Peraturan Gubernur Jatim tersebut UMK Kota/Kabupaten Blitar pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000, namun para buruh dan tenaga honorer masih mendapatkan upah Rp. 400 ribu hingga Rp. 600 ribu.
“Pemerintah Kota / Kabupaten Blitar tidak melakukan langkah-langkah untuk menyikapi pelanggaran. Demikian juga aparat penegak hukum juga tampak tidak berkutik terhadap realita yang ada. Ini Konyol,” ungkap Nanik disela-sela aksi demo buruh.
Sementara Fajri Shoba, aktivis Ratu Adil mengatakan, terkait pelanggaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bisa dikenai sangsi pidana. Hal tersebut disampaikan Fajri telah melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yakni pasal 90 ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dan pasal 185 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.
Lebih lanjut Fajri menyampaikan, terkait pelaksanaan UU RI Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang ketentuannya diatur melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ), dinilai hanya merugikan rakyat. Pasalnya BPJS buakan jaminan Sosial yang bias mensejahterakan rakyat, namun BPJS hanya sekedar Asuransi Sosial. Untuk itu Fajri menuntut agar UU RI Nomor 40 Tahun 2004, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) segera direvisi.
Selain revisi BPJS, Fajri juga menuntut agar menyeret, menangkap dan mengadili pengusaha atau perusahaan nakal yang memberikan upah dibawah UMK, hapus sitem Kerja Kontrak dan Outsourcing, berlakukan Upah Minimum sesuai ketentuan serta berikan jaminan keselamatan dan perlindungan hokum bagi buruh migrant.
Aksi demo yang digelar di perempatan Lovi tersebut, selain diikuti kaum buruh juga diikuti mahasiswa yang tegabung dalam Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) dan Forum Masyarakat Tuntut Keadilan ( FMTK ). Usai aksi, massa melakukan konvoi keliling kota Blitar. (FJR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *