BERITA

Ungkit Keterlibatan Bupati Blitar dalam Kasus Jatilengger, FPPM Tolak Cabup tak Pro Rakyat

DSCN5062

ratuadil.or.id - Ratusan orang yang tergabung dalam FPPM (Front Perjuangan Petani Mataraman) mendatangi kantor Pemkab Blitar di jalan Sudanco Supriyadi Kota Blitar. Dengan berjalan kaki dari TMP Kota Blitar dengan membawa sejumlah alat peraga seperti rapor merah pemerintah kabupaten blitar dan curek kuping raksasa untuk pejabat budek mereka menyampaikan orasi menolak calon kepala Daerah yang dianggap tidak pro rakyat.

Korlap Aksi Siswanto dalam orasinya menyatakan penolakanya terhadap calon tunggal dalam Pilkada Blitar yang dianggapnya tidak pro rakyat Kecil. ‘’Kami menolak penyelenggara pemerintahan daerah yang terindikasi KKN, serta adanya calon bupati yang tidak pro rakyat,’’ ujarnya.

Bukti ketidakberpihakan penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat itu menurut Siswanto adalah belum dilaksanakannya Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). ‘’Mana buktinya, kami ingin melihat bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Jangan bohongi rakyat lagi, ayo Bupatinya mana, keluar pak Bupati, kami minta jawabanmu,’’ teriak Siswanto.

Dalam aksi kali ini Siswanto juga membacakan surat keputusan dari Pengadilan Tipkor Jawa Timur terkait masalah tanah Jatilengger yang diduga melibatkan Bupati Blitar Hery Nugroho. Dalam putusan tersebut Herry Nugroho diindikasikan sebagai aktor utama atas terjadinya korupsi tukar guling tanah Jatilengger.

Dalam putusan dengan nomor 40/PN/Pidsus/Surabya/X1/2013, menyatakan bahwa Bupati Hery Nugroho merupakan saksi sekaligus aktor terjadinya korupsi tukar guling tanah Jatilengger.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Hendro Winarso saat menemui pengunjuk rasa menegaskan bahwa IP4T telah dibuat. Dimana IP4T dibuat dengan persetujaun 4 SKB kementerian. ‘’Kita tinggal menunggu Juklak dari kementerian. Jadi tidak benar kalau IP4T tidak dilaksanakan pemerintah,’’ terangnya.

Usai mendapat penjelasan dari Kabag Tapem para pengunjuk rasa membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan datang kembali ke Pemkab Blitar dengan jumlah lebih besar. (ardy)