Tersangka Tukar Guling Jatilengger Ditahan

Senin, 27 Januari 2014 17:26 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, Blitar – Babak baru kasus tukar guling tanah Jatilengger di kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang kini sudah menjadi perumahan Puri Pondok Indah . Jum’at (24/1) pukul 10.00 wib, Kejaksaaan Negeri Blitar telah menahan ABH yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Bappemas Kabupaten Blitar.
Tersangka ABS didakwa, dalam pelaksanaan tukar guling aset Pemkab Blitar berupa tanah Jatilengger, selain melanggar Tata Ruang atau RTRW, dimana status tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah yang berada pada daerah rawan bencana alam (aliran lahar gunung Kelud ), juga tidak sesuai prosedur. Yakni melanggar PP nomoer 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Bidang Milik Negara atau Daerah. Selain itu juga melanggar Permendagri Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah.

Dikatakan Kepala Kejaksaaan Negeri Blitar, TR Silalahi, pihak Kejaksaan Negeri Blitar sebelumnya telah menetapkan dua tersangka. Diantaranya pihak pengembang dengan inisial M, yang saat ini sudah meninggal dunia, dan ABH yang saat ini masih menjabat sebagai salah satu Kepala SKPD dilingkup Pemeritahan Kabupaten Blitar (yang kini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Blitar). Dalam tukar guling tersebut, kerugian Negara mencapai Rp. 1,3 miliar.
Sementara Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trianto meminta kepada aparat penegak hukum, segera menyeret sejumlah pejabat yang terlibat mafia dalam berbagai kasus dugaan korusi yang salah satunya kasus penyalahgunaan tukar guling tanah aset bekas Dinas Pengairan di Jatilengger, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melalui SK nomor 938 Tahun 2007, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Blitar Untuk Pembangunan Perumahan yang diperuntukkan buat PNS, TNI/Polri seluas dua hektar. Dari hasil penemuan BPK dinyatakan, tanah penggantinya adalah fiktif, yang merugikan Negara mencapai Rp. 1,3 miliar.
“Seharusnya tidak hanya ABH saja yang ditahan, namun juga yang mengeluarkan SK 938 tahun 2007, dalam hal ini Bupati Blitar juga harus bertanggung jawab,” tegas Trianto.
Kejaksaan Negeri Blitar tidak hanya menahan ABH, namun pada hari yang sama juga menahan terkait kasusu SIAK, yakni LY ( PPTK) dan D ( direktur CV. A sebagai pelaksana SIAK ) yang mengakibatkan kerugian Negara merncapai 771 juta rupiah dari nilai Proyek 1.9 miliar rupiah. (FJR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *