Surat Panggilan Kepolisian Cacat Prosedur ?

gambar surat panggilan M.Trijanto dari kepolisian

Blitar, 10/19/2018

BLITAR – Indikasi kejanggalan ditemukan dalam proses hukum yang mendera aktivis anti korupsi Blitar Moh. Trijanto. Polres Blitar diduga langsung melakukan penyidikan.

Menurut M. Sholeh selaku kuasa hukum Trijanto, kejanggalan itu (penyidikan) terlihat jelas dalam surat panggilan pemeriksaan kliennya.

“Ini ada yang janggal. Padahal saudara Trijanto baru pertama kali diperiksa. Tapi bunyi surat panggilan langsung penyidikan,” ujar Sholeh kepada sindonews.com, Jumat (19/10).

Surat Panggilan No. SPG/18/X/RES 2.5/2018/Satreskrim yang diterima Trijanto memang tertulis “penyidikan tindak pidana”. Lengkapnya: untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana.

Dan Trijanto ternyata tidak hanya dilaporkan dugaan penyebaran kabar bohong (hoax) surat palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktivis yang menjadi jaringan ICW di Jawa Timur itu, juga dilaporkan sebagai pembuat surat palsu KPK. Hanya saja pelapornya berbeda.

“Klien saya mendapat dua surat panggilan untuk dua laporan. Dugaan penyebaran hoax dan pembuat surat palsu KPK. Dan kedua surat panggilan itu sama-sama janggalnya,” papar Sholeh.

Terkait janggalnya proses hukum, lalu semestinya seperti apa?. Harusnya pemeriksaan perkara dimulai dari tahap penyelidikan. Pemeriksaan, kata Sholeh dimulai dari memintai keterangan saksi dan korban atau pelapor. Setelah itu baru menyusul terlapor.

Sholeh mencontohkan kasus pencemaran nama baik yang menimpa musisi Ahmad Dani. Pentolan grup band Dewa 19 itu menjalani pemeriksaan penyelidikan dulu sebelum akhirnya meningkat ke penyidikan.

Menurut Sholeh tahapan itu bukan soal teknis. Melainkan sebuah prinsip pemeriksaan hukum. “Bupati selaku korban atau pelapor saja belum diperiksa, namun terlapor sudah diperiksa, aneh,” keluh Sholeh.

Dengan fenomena yang terjadi, Sholeh menuding polisi lebih mengedepankan keyakinan dari pada fakta hukum. Belum-belum kliennya seperti ditempatkan pada posisi orang yang sudah bersalah.

Hal itu semakin menguatkan dugaan kasus ini lebih bernuansa politis, dari pada penanganan hukum. Pemeriksaan ini diduga terkait aktivitas Trijanto yang kerap meneriakkan isu anti korupsi di Kabupaten Blitar.

“Polisi mengedepankan keyakinan daripada fakta hukum. Dan ini sama halnya dengan dukun,” kritiknya. Namun kendati demikian, Sholeh dan kliennya tetap akan memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Senin (22/10/2018).

Dikonfirmasi terkait tudingan kejanggalan ini, Kasubag Humas Polres Blitar Iptu Burhanuddin mengatakan kepolisian sudah melaksanakan prosedur hukum yang berlaku. Proses penyelidikan, yakni dengan meminta keterangan saksi sudah dilakukan.

“Saat ini pemeriksaan saksi juga sedang dilakukan,” ujarnya. Sejak pertama  meminta keterangan saksi serta mengumpulkan bukti awal, kata Burhanuddin, proses penyelidikan telah berjalan.

Hanya saja, Bupati Blitar Rijanto diakuinya belum dimintai keterangan sebagai saksi korban. Keterangan Bupati menurut Burhanuddin sudah diwakili Badan Hukum Pemkab Blitar selaku kuasa hukumnya. “Bupati memang belum dimintai keterangan,” paparnya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan penyelidikan proses hukum telah meningkat ke penyidikan. Kendati demikian setiap penyidikan, menurut Burhanuddin tidak selalu dibarengi dengan penetapan tersangka.

Dalam surat panggilan pemeriksaan, status terlapor adalah sebagai saksi. “Memang sudah penyidikan. Tetapi setiap penyidikan tidak selalu ada tersangka,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Pemkab Blitar dihebohkan adanya surat panggilan dari KPK. Panggilan terkait dugaan kasus gratifikasi itu ditujukan kepada Bupati Blitar Rijanto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, dan staf Dinas PUPR. Usut punya usut surat panggilan itu dipastikan palsu.

Bupati kemudian memutuskan melaporkan akun facebook milik aktivis anti korupsi Moh. Trijanto ke Polres Blitar. Laporan terkait dugaan penyebaran kabar bohong (hoax) surat palsu KPK di media sosial.

Dalam kasus ini Trijanto didampingi kuasa hukum M. Sholeh, yakni pengacara yang pernah memenangkan gugatan pileg suara terbanyak di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2009 lalu.

(sumber : sindonews.com jatim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *