BERITA

Segera Kembalikan Uang Member

10458452_10202825752804603_5233101694311557149_n

Blitar – lagi ratusan korban pt. dua belas suku kembali lagi turun ke jalan (28/4) untuk memperjuangkan haknya . kali ini masa yang tergabung dalam Forum Member Korban PT. DBS (FMKPD) mendatangi kantor kejaksaan negeri blitar dan kantor dprd kota blitar.
Masa juga membawa atribut orang-orangan dengan di tempeli wajah kelima komisaris yang telah masuk bui, masa yang di dampinggi fmr ( front mahasiswa revolusioner ), krpk (komite rakyat pemberantas korupsi ) yang merupakan sel kerja dari organisasi masyarakat (ormas ) ratu adil ( rakyat tutntut amanah dan keadilan ) .
selain melakukan aksi juga memberikan dokumen-dokumen tentang perijinan Pt Dua Belas Suku dan pembukuan PT DBS ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Blitar, dan mendesak Kejaksaan untuk segera menyelesaikan kasus ini.
Setelah aspirasinya di terima dan ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blitar masa langsung bergerak menuju kantor DPRD Kota Blitar. selanjutnya masa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Blitar sambil menyanyikan yel yel yang intinya meminta uang mereka segera dikembalikan setelah menyampaikan aspirasinya masa di ijinkan masuk di gedung DPRD Kota Blitar untuk audiensi dan di temui oleh anggota DPRD Komisi 3.
Mohammad Trianto mengatakan ijin dari PT ini hanya kolsultan keuangan tetapi dalam prakteknya disalah gunakan sebagai PT yang menawarkan produk jasa tapi kenapa pihak Satpol PP dan dari pihak Pemkot haya diam saja tidak turun tangan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan , kalau pengamen, anak jalanan, dan pedagang kaki lima saja di kejar-kejar tetapi perusahaan besar yang ijinnya bodong dibiarkan saja. Apakah hukum itu selalu tajam ke bawah dan tumpul di bawah ujarnya, dan dia meminta agar DPRD membentuk pansus.
Kepala KPTSP PT ini mengajukan ijin tanggal 9 desember di jalan melati blok 10 dan KPTSP memberikan SIUP, TDP, Dan HO karena sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedural, dengan ijin konsultan keuangan. Kalau untuk yang di tgp itu KPTSP belum menerbitkan ijinnya dikarenakan tiga orang tidak setuju untuk pengurusan HO
Satpol PP berdalih kalau DBS ini tidak ditertipkan dikarenakan belum ada satu orang yang lapor dan tidak ada kordinasi dari instansi terkait.
DPRD insyaalah jika memungkinkan akan mengusulkan anggaran untuk biaya pemanggilan PPATK dan menyarankan dalam beberapa hari ke depan untuk datang ke DPRD untuk menanyakan perkembangan kasus ini. (llk)