BERITA

PRESS RELEASE HARI TANI SEDUNIA FPPM BLITAR

DSCN4125

LAKSANAKAN PROGRAM IP4T

     ( SESUAI PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTERI DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 9 TAHUN 2015 )

Pada tanggal 24 september telah ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional, karena pada tanggal itu di tahun 1960 telah di terbitkan UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 sebagai dasar pembuatan kebijakan soal pertanahan di Indonesia. bangsa Indonesia adalah Bangsa Agraris yang selalu erat dengan Petani dan Tanah, namun seiring waktu berjalan bangsa indonesia bukanlah menjadi bangsa agraris melainkan sebagai bangsa buruh tani, salah satunya karena masyarakat petani berangsur-angsur dijauhkan dari lahan garapannya melalui undang-undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014. Disitu Jelas bahwa pasal-pasal yang biasa untuk mengkriminalisasi petani di pasang lagi, pasal-pasal yang menguntungkan Investor tanah muncul lagi. konyol. . ketika pada tahun 2012 beberapa pasal di undang-undang nomor 18 tahun 2003 telah dilakukan Yudisial Review / Uji Materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Anehnya pasal-pasal itu telah muncul lagi dalam undang-undang perkebunan nomor 39 tahun 2014. Berpijak dari itu, kami sangat mendukung dengan diajukannya uji materi terhadap undang-undang perkebunan yang baru ini, karena kita menganggap bahwa lahan garapan adalah harkat dan martabat bagi seorang petani.

Berbicara soal lahan garapan, jauh sebelum bangsa Indonesia Merdeka, banyak tanah-tanah yang digarap, diduduki, dan dikelola oleh masyarakat, tetapi selang beberapa tahun setelah Indonesia Merdeka, tanah dan lahan garapan petani dirampas oleh Bangsa kita sendiri dan banyak petani yang diusir dan tak jarang petani disiksa , ditakut-takuti agar meninggalkan tanah garapanya. . . . . !!!!! sehingga paska reformasi terbitlah TAP MPR RI NOMOR IX TAHUN 2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang di dalamnya jelas memerintahkan agar Presiden Republik Indonesia harus segera menyelesaikan konflik agraria di Indonesia melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara Komprehensif dan Sistemis.

Selanjutnya pada tahun 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Perkejaan Umum Republik Indonesiadan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membuat peraturan bersama dengan Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014,Nomor17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang penyelesaian Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan dan pada bulan mei 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara  Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat dalam Kawasan tertentu ( kawasan Tanah Perkebunan ). di dalam peraturan tersebut dengan jelas telah diintruksikan agar bupati harus segera membentuk tim IP4T ( Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ) untuk menyelesaikan konflik Agraria di tingkat Kabupaten. Akan tetapi proses pelaksanaan peraturan tersebut tidak berjalan dengan mulus, dengan kata lain tim IP4T di Kabupaten Blitar hingga saat ini belum juga dibentuk, walaupun di Blitar banyak titik konflik tanah. berpijak dari sinilah kami berharap jika Bupati Blitar ingin menyelesaikan konflik tanah di Blitar, maka segera bentuk tim IP4T dengan dasar 2 ( dua ) peraturan tersebut agar Petani Blitar bisa merasakan lagi sengatan matahari saat mencangkul di sawah.

Mengacu pada paparan di atas, maka dalam momentum hari tani tahun ini kami mendesak agar Bupati Blitar tidak membentuk tim IP4T yang hanya menangani tanah-tanah konflik antara masyarakat dengan kawasan hutan saja, akan tetapi juga harus segera membentuk tim IP4T guna menangani konflik tanah dalam kawasan perkebunan dan juga melibatkan tokoh masyarakat dan Lembaga Independen sesuai dengan formasi tim IP4T yang disebutkan dalam peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 2015, sehingga mampu mempercepat pola penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak perkebunan yang selama ini masih belum ada titik temunya.

Berpijak dari uraian di atas, maka kami mendesak dan menuntut :

  1. Presiden Jokowi tegas dan konsisten dalam melaksanakan TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001
  2. Bupati Blitar harus segera membentuk TIM IP4T DENGAN DASAR PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTERI DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 2015
  3. Hapus pasal-pasal kriminalisasi terhadap petani pada undang-undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014, melalui judicial review di MK
  4. Wujudkan konsepsi tanah untuk Rakyat
  5. Mengecam penggusuran tanah untuk rakyat dari petani untuk investor / pemilik modal
  6. wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

 

Blitar, 28 September 2015

KOORDINATOR

SISWANTO HADI SANTOSO