BERITA

Polres Blitar Kota Tetapkan Tersangka Terkait Kasus K2

k2

Minggu, 07 Desember 2014 18:11 | Oleh : Fajar Agustyono

KOPI, BLITAR – Untuk kesekian kalinya ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Blita, Jawa Timur golongan K-2 kembali melakukan aksi unjuk-rasa. Namun kali ini seditnya 50 orang K2 mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, untuk mendesak BKD agar meverifikasi ulang terkait temuan 61 data K2 yang diduga tidak valid atau cacat namun dinyatakan lolos sebagai CPNS. Selanjutnya mereka juga mendatangi mapolres Blitar Kota untuk menanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam kasus K2.
Dikatakan Dian Iskandar, wakil dari K2, pihaknya telah menemukan 61 data K2 yang diduga tidak valid atau cacat namun dinyatakan lolos sebagai CPNS. Pihaknya berharap agar diluar K2 yang 61 dari 518 K2 tersebut harus diprioritaskan. Pasalnya ke 61 K2 yang ditemukan Kantor Regional II BKN Jawa Timur diduga persyaratannya tidak lengkap atau data-datanya tidak valid. Sedangkan menurut Dian dari pihak BKD sendiri telah menemukan sebanyak 30 K2 yang sudah di delet artinya Surat Pertanggungan Jawab Mutlak (SPJM) nya tidak ditandatangani oleh Bupati. Data ke 61 K2 yang diketemukan Kantor Regional II BKN Jawa Timur di Surabaya tersebut diluar 30 K2 yang diketemukan BKD.
Sementara kedatangan mereka ke Polres Blitar kota untuk menanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam kasus K2 yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan maupun BKD Kabupaten Blitar.
“Kami menemukan 61 data K2 yang tidak Valid, namun dinyatakan lolos hingga ditingkat pusat. Sementara BKD mendelete 30 K2 yang justru datanya tidak kami miliki,” ungkap Dian usai mendengarkan penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Slamet Riadi.
Ditempat yang sama M. Trianto, ketua KRPK mengatakan, dari data data yang ditemukan baik oleh K2 sendiri maupun oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKD, dari 518 K2 ada sekitar 30 K2 yang didelete artinya Surat Pertanggungan Jawab Mutlak ( SPJM ) nya tidak ditandatangani oleh Bupati.
“Dengan adanya temuan dari BKD tersebut, seharusnya pihak penyidik Polres Blitar Kota untuk segera memanggil pejabat yang ada di BKD,” jelas Trianto Sementara itu Kasat Reskrim Polres Blitar Kota melalui Kasipidsus, AKP Abdul Salam menyampaikan, dalam menindak lanjuti laporan kasus K2, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah klarifikasi kepada sebanyak 32 orang yang terbanyak adalah 90 persen dari tenaga Honorer K2 itu sendiri, dan 10 persen dari pejabat baik dari UPTD, Dinas Pendidikan dab BKD kabupaten Blitar.
Menurut Salam, dari 32 orang calon saksi yang sudah diklarifikasi, yang 23 orang sampai saat ini belum diketemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik menyalahgunakan kewenangan dalam arti yang menerbitkan Surat yang bukan kewenangannya.
Sementara dalam pemeriksaan terhadap 10 orang diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, yang mana pada saat itu orang tersebut belum menjabat sebagai Kepala Sekolah, namun yang bersangkutan membuat SK Pengangkatan Tenaga Honorer, yang seolah-olah pada tanggal penerbitan tersebut, seolah –olah dia sebagai Kepala Sekolah, padahal nyata-nyata dia belum menjabat sebagai Kepala Sekolah.
“Ini jelas sudah menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara,” jelas Abdul Salam, Penyidik Pidsus Polres Blitar Kota.
Lebih lanjut dia menyampaikan, penyalahgunaan wewenang atau SK tersebut, dimanfaatkan oleh si penerima SK untuk memenuhi persyaratan K2, yang implikasinya mendapat honor dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya Honor Daerah (Honda) yang hingga saat ini masih mereka terima, tentunya akan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau kerugian keuangan daerah.
“Sejak mereka menerima Honda hingga saat ini, itu merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara,” ungkap Salam dalam pemaparannya didepan perwakilan K2 saat minta penjelasan. (FJR)