BERITA

Petani Soso Desak Hentikan Pengalihan HGU

dsc_0509

Blitar – Puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) melakukan aksi di depan kantor Pemkab Blitar, Kamis (5/1/2016).

Dengan membawa singkong sekaligus pohonnya sebagai simbol konsumsi masyarakat miskin, massa menuntut janji pemerintahan Joko Widodo segera membagikan tanah seluas 12,7 juta hektar menjadi hak masyarakat adat dan kelompok tani miskin.

Massa menduga, proses peralihan kepemilikan tanah tersebut akan berjalan tertatih tatih karena tidak ada upaya serius Pemkab Blitar yang berpihak pada kelompok tani.

“Lihat saja bagaimana carut marutnya pola penyelesaian konflik agraria di Kab Blitar antara mantan pengelola pemegang HGU dengan petani penggarap bekas perkebunan, tidak ada ujungnya,” kata koordinator aksi, Trianto dalam orasinya.

“Aksi ini mengingatkan Pemkab Blitar jangan sampai menfasilitasi rencana pengalihan managemen tanah yang masih bersengketa ke pihak lain,” tambah Trianto.

Dalam aksi kali ini, massa mendesak Pemkab Blitar menangkap pelaku premanisme yang memperjualbelikan tanah sengketa dan menegakkan supremasi hukum di bumi Bung Karno.

Perwakilan aksi massa ini akhirnya ditemui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab Blitar, Mujianto.

“Pemda juga wait and see karena proses hukum sedang berjalan. Masukan masyarakat ini akan kami bawa ke tim fasilitasi permasalahan tanah dan kami sampaikan ke DPR RI yang mengundang kami ke Jakarta bulan ini,” jelas Mujianto.

Beberapa perusahaan di wilayah perkebunan Kab Blitar habis Hak Guna Usahanya (HGU). Diantaranya HGU PT Kismo Handayani yang sudah habis masa berlakunya, akhir 2010.

Perusahaan tersebut mengelola tanah seluas 368 ha di Desa Soso Kec Gandusari, yang disinyalir dipindah tangankan ke investor lain. Padahal tanah itu masih dalam sengketa yang masih dalam proses persidangan dengan nomor perkara 142/pdt.G/2016/Pn.Blt.
(fat/fat) sumber detiknews