BERITA

Petani Sempu minta BPN keluarkan sertifikat tanah

uploads--1--2015--03--53683-warga-sempu-saat-demo-depan-kantor-pemkab-kediri-petani-minta-bpn-keluarkan

Senin 23 maret 2015 Ratusan warga petani dari Desa Sempu ,Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri kembali melakukan aksi.
petani yang tergabung dalam Serikat Tani Sepakat Bersatu ( Serikat Tani Penggarap Bekas Perkebunan Sumbersari Petung ) menuntut untuk penerbitan sertifikat tanah yang mereka garap sejak puluhan tahun lalu. Entah apa yang membuat pihak pemerintah dan juga BPN kabupaten Kediri tidak segera menerbitkan sertifikat yang diminta oleh warga Sempu.
Pihak BPN hanya beralasan tidak adanya anggaran penerbitan sertifikat dan juga SK pihak Pemkab Kediri belum ada.
Koordinator aksi Nanik Hariyanti mengatakan, tuntutan ini berdasarkan peraturan bersama 4 menteri, diantaranya Mentri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Mentri PU dan Badan Pertanahan Negara.
“Dalam peraturan nomor 79 tahun 2014, tentang tata cara penyelasaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Sehingga kami kesini untuk memberikan ribuan berkas permohonan petani,” kata Nanik.
Lebih lanjut dia mengatakan, mengacu pada dasar itu, dia meminta agar Pemkab Kediri segera melaksanakan peraturan tersebut dengan segera membentuk tim inventarisasi penguasaan,pemilikan,penggunaan dan Pemanfaatan tanah.
“Pada tanggal 17 oktober 2014 lalu peraturan diundangkan, dan seharusnya April ini sudah dilakukan. Tapi anehnya hingga sekarang tidak ada tim IP4T yang melakukan survei lokasi, ada apa ini?” ungkapnya.
Pendemo juga mengancam akan memboikot Pilkada Kabupaten Kediri jika tidak bisa menyelesaikan konflik agraria antara Perhutani dan Petani dari Desa Sempu ini.
“Kita sepakat boikot pilkada jika Pemkab tidak bisa menyelesaikan,” tandasnya.
Sementara,perwakilan dari BadanPertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kediri Tatang Hariyadi yang didampingibeberapa pejabat Pemkab Kediri, saat menerima berkas itu mengatakan jika,pihaknya untuk melangkah harus menunggu SK tim IP4T dari Bupati.
“Hingga sekarang kita belum ada SK dari Pemerintah Daerah, karena tim itu dibentuk oleh Bupati, sementara pembentukan sendiri tergantung ada tidaknya anggaran” kata
Tatang.
Lebih lanjut, Tatang mengatakan hingga saat ini anggaran di Provinsi Jatim memang ada. Namun untuk Kabupaten Kediri tidak memiliki jatah untuk tahun in, sehingga pembentukan untu kmelangkah ke tahap selanjutnya belum bisa dilakukan.
“Memang ada anggaran yang disimpan di Dipa Provinsi, namun untuk jatah di Kabupaten Kediri tidak ada,yang ada hanya Blitar, Trenggalek dan Batu, sehingga untuk saat ini sulit dilakukan” jelas Tatang.
Diketahui, petani yang mengajukan permohanan sertifikat tanah seluas 51, 7 hektar ini sebanyak 1800 KK petani. Saat ini tanah tersebut diklim milik Perhutani. ( andik kartika )