massa fppm saat gelar aksi demo di perempatan lovi kota blitar-2
BERITA

PETANI MATARAM DESAK BUPATI SEGERA BUAT SK TIM IP4T

massa fppm saat gelar aksi demo di perempatan lovi kota blitar-2

Blitar, KOPI – Dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September kemarin, sekitar seratus Petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM), gelar aksi demo di perempatan Lovi Kota Blitar, Senin (28/9) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka tuntut agar Pemerintah Kabupaten Blitar segera bentuk Tim Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan, seperti tertuang dalam Peraturan Bersama Empat Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Dikatakan Siswanto Hadi Santoso, koordinator FPPM dalam orasinya, pihaknya mengaku secara kolektif telah mengajukan permohnan awal kegiatan IP4T dalam kawasan hutan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Namun disaat masyarakat bersikeras untuk melaksanakan Peraturan empat Menteri, justru Pemkab Blitar/Bupati Blitar, terkesan lamban dan tidak merespon gejolak yang terjadi di masyarakat. Hal ini menurutnya, terbukti belum terbentuknya Tim IP4T di Kabupaten Blitar.

“ Seharusnya Bupati sudah membentuk Tim IP4T dan segera menerbitkan SK. Kami menilai kalau Bupati kurang merespon gejolak yang terjadi di masyarakat paling bawah,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, disisi lain BPN Kantor Wilayah Jawa Timur, telah menginformasikan, bahwa di Tahun  Anggaran 2015 , Kabupaten Blitar telah mendapatkan anggaran yang melekat pada DIPA BPN Kanwil Jawa Timur untuk kegiatan IP4T sebanak 1.000 bidang.

“ Semestinya kegiatan IP4T tersebut segera diserap, dan DPRD segera mendesak Bupati Blitar membentuk Tim IP4T dan melaksanakan peraturan empat Menteri,” jelasnya.

Siswanto alias Andre menambahkan, menurutnya selama ini alasan yang diberikan oleh pihak pemangku kepentingan tidaklah masuk akal dan bertentangan dengan dengan kebijakan pemangku kepentingan yang ada di propinsi Jawa Timur.

“ Kita menduga bahwa ini ada kepentingan agar program ini tidak berjalan. Padahal Kabupaten Blitar dapat alokasi anggaran untuk pembutan sertifikat gratis sebanyak 1500 bidang. Kalau program ini tidak berjalan justeru akan menjadi konflik yang tidak berujung,” imbuhya.

Massa Petani Mataraman juga mendesak, Presiden Jokowi agar Tegas dan Konsisten dalam melaksanakan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu mereka juga menuntut penghapusan melalui Judicial Review di MK terkait pasal-pasal kriminalisasi terhadap petani yang tercantum dalam Undang-undang Perkebunan Nomor  39 Tahun 2014.

Sekedar diketahui massa Petani Mataraman tersebut mewakili masyarakat petani Desa Semen, Desa Ampel Gading, Desa Ngrendeng, Desa Poh Gajih, Dea Ringinrejo, Desa Wonotirto, Desa Sumberboto, Desa Gunung Gede, Desa Tambakrejo, Desa Bululawang, Desa Plandirejo, Desa Soso, Desa Sukorejo dan Desa Kaligrenjeng. (fjr)