PAK APBD 2018 BLITAR Diduga Banyak Anggaran Siluman, KRPK Lapor BPK

aktivis krpk menunjukan berkas yang diserahkan ke bpk
M. TRIJANTO , KETUM KRPK menyerahkan berkas kepada BPK RI Perwakilan Jatim. (foto admin)

 

BLITAR – Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018 Kabupaten Blitar resmi dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Diduga ada ratusan miliar dana yang dititipkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain untuk memperkaya diri sendiri, dana titipan itu diduga disiapkan untuk biaya pencalonan legislatif 2019.

“Iya hari ini resmi kita laporkan ke BPK Jawa Timur, “ujar Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) Mohammad Trijanto kepada sindonews.com Jumat (5/10/2018). Dengan satu bundel dokumen alat bukti, KRPK meminta BPK segera melakukan penyelidikan. Dijelaskan bahwa dana titipan itu berwujud proyek fisik dan non fisik. Sebagai kamuflase, uang rakyat itu dilekatkan pada nomenklatur anggaran OPD.

Berapa nominal tiap OPD? Menurut Trijanto beragam, yakni mulai dibawah Rp200 juta dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), sampai diatas Rp200 juta dengan tender lelang yang pemenangnya sudah diatur sedemikian rupa. Dalam kongkalikong ini, OPD yang dititipi mendapat cash back atau pengembalian uang, yakni biasanya  20-30 persen dari nominal anggaran.

“Dalam satu bundel bukti awal laporan itu kami juga menyertakan Raperda dan Rekapitulasi PAK APBD 2018, data proyek dibawah Rp 200 juta lengkap dengan rekanan dan asosiasi, “jelasnya. BPK kata Trijanto menyambut baik laporan KRPK. Apalagi ada dukungan bukti awal yang dinilai cukup. Bagi KRPK yang menjadi jaringan ICW di Jawa Timur, pelaporan ke BPK bukan pertama kalinya. Trijanto mencontohkan laporan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004. Dari tindak lanjut laporan itu ditemukan korupsi APBD Rp 200 miliar.

“Kemudian laporan APBD tahun 2007 dengan kerugian negara Rp750 juta serta laporan APBD 2008 yang berujung terungkapnya kasus korupsi tukar guling Jatilengger senilai Rp 1,3 miliar, “papar Trijanto. Dengan laporan yang ditembuskan ke BPK RI dan KPK, para aktifis anti korupsi itu berharap segera ada audit dan penyelidikan BPK Jawa Timur. Sebab bagaimanapun uang rakyat harus kembali ke rakyat.

Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Blitar Panoto mengakui ada yang ganjil dalam pengesahan paripurna PAK APBD 2018. Ada dugaan paripurna pengesahan PAK dipaksakan. Indikasinya diduga ada manipulasi kehadiran yang sebenarnya tidak kuorum. Jika hal itu terbukti pengesahan paripurna PAK APBD 2018 rawan gugatan. “Jika terbukti tentu hal ini rawan digugat ke PTUN, “ujarnya. (SUMBER: jatim.sindonews.com )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *