BERITA

KRPK Anggap Vonis Budi Winarno Terlalu Ringan

budi winarno

BLITAR , Budi Winarno ( 58 ) , mantan Direktur RSUD Ngudi Waloyo Wlingi Kabupaten Blitar, akhirnya di putus 1 tahun , denda Rp 50 juta dan subsider 5 bulan pada persidangan di pengadilan tindak pudana korupsi ( Tipikor ) ,Surabaya selasa ( 31/3 ) siang.
Vonis itu lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Blitar , seberat 1 tahun lima bulan.
Mohammad Trianto, Kordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK) Blitar menganggap vonis tersebut terlalu ringan dan seharusnya Kejari Blitar melakukan upaya banding karena rendahnya vonis tersebut tidak akan memberikan efek jerah para koruptor . Dia mengatakan idealnya sidang yang di pimpin oleh hakim tipikor Dahlili SH , MH tersebut seharusnya bisa memberikan vonis 4 sampai 5 tahun , agar muncul rasa keadilan di masyarakat. ” Bayangkan korupsi dalam kasus Lampion Kota Blitar dan Sismiop ( Sistem Informasi managemen Obyek Pajak ) di Kabupaten Blitar yang kerugiannya dibawah 200 juta saja divonis lebih 4 tahun, sedangkan kasus korupsi dana Jampersal ini kerugiannya hampir 1 milyar. Meskipun sebagian duit hasil korupsinya telah dikembalikan, maka vonisnya juga harus seimbang dengan tingkat korupsinya dong !!” ungkap Trianto.
Menyinggung soal beberapa anak buah ( Bw ) yang sempat di periksa kejaksaan karena menerima uang haram , Kasi Intel Kejari Blitar mengatakan , untuk sementara masih sebatas saksi “ namun jika nanti ditemukan alat bukti baru , kami akan membuka kembali kasus tersebut.
” Dan lagi patut diduga bahwa korupsi ini sebenarnya melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa managemen yang ada. Ingat Budi winarno itu ketika mengeluarkan SK pemotongan Jampersal ataupun Jamkesmas tahun 2012 sudah pensiun dari PNS. Jadi yang seharusnya ikut bertanggung jawab secara hukum adalah pejabat aktif dibawahnya yang belum pensiun, karena sebagai Pengguna Anggaran ( PA ). Nah..dengan divonisnya Budi winarno ini, maka kita mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Blitar segera memanggil dan meminta keterangan kembali para pengguna anggaran di Rumah Sakit. Bukti-bukti sudah ditangan kejaksaan, diantaranya notulen hasil rapat ruang medik tahun 2012 dan lainnya. Insyaallah kita juga akan membuat laporan ke Kejagung, Kejati, Pengawas Kejaksaan dan bahkan KPK dalam waktu dekat ini,” imbuh Trianto dengan penuh semangat.
Seperti yang kita ketahui , terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Blitar pada 2 Oktober 2014 lalu . Karena saat menjabat Direktur Ngudi Waloyo , Wlingi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Jampersal , Jamkesmas dan Jampersal di RSUD Ngudi Waloyo ,yakni dengan menyalahgunakan wewenang ,dengan memotong dana pengobatan gratis jampersal, jamkesda dan jampersal, dengan modus mengeluarkan SK yang seakan-akan SK tersebut melegalkan pemberian dana insentif pada tim pengelola dana tersebut. ( LLK )