BERITA

Mediasi Honorer K2 Dengan Disdik Tak Ada Jalan Temu

10868008_1179704755388258_5634356334822091774_n

Ratuadil.or.id- merasa haknya tidak di berikan ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Korda Blitar (FHK2IB) mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar di Jalan Raya Pojok Garum selasa (23/6) untuk meminta haknya yang selama enam bulan tidak kunjung di berikan.
Ratusan honorer K-2 datang di kantor Disdik sekitar pukul 10.30 dan kedatangan mereka diterima oleh Kepala Disdik kabupaten Blitar Totok Subihandono dan Kepala Bidang TK dan SD M Hajirin di ruang serbaguna. Sempat terjadi perdebatan antara Koordinator K-2 dengan Kepala Disdik dikarenakan honor yang belum juga cair selama enam bulan. akibat kondisi tersebut ratusan K-2 pun meradang akibatnya sempat terjadi deadlock karena tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Disdik.
Dikarenakan dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan keputusan, kemudian Kadisdik menyarankan agar ratusan K-2 tersebut untuk menemui Sekretaris Daerah (Sekda) blitar Palal Ali Santoso. Sebab penjelasan dari Kadisdik tidak di gubris oleh Honorer K-2 “ sesuai permintaan sekda” jika Honorer K-2 belum puas terkait penjelasan kami disilahkan meminta klarifikasi pada Sekda” ungkap Kadisdik Kabupaten Blitar.
Selanjutnya sekitar pukul 11.30 ratusan honorer tersebut mendatangi Kantor Pemkab Blitar untuk bertemu dengan sekda. Setiba di tempat ratusan Honorer K-2 tersebut di temui oleh Sekda bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Achmad Lazim di ruang perdana. Menurut sekda ada beberapa kendala yang menyebabkan honor K-2 di Disdik belum bias cair. “Yang pertama adalah setatus K-2 pasca tes CPNS” setelah Menteri Pendaya Gunaan Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB ) Mmbuat aturan baru, terkait K-2 yang tidak lulus tes harus diverifikasi ulang, dan sampai saat ini setatus K-2 belum jelas ungkapnya”
Dikarenakan setatus mereka yang belum jelas maka bayaran mereka tidak dalam bentuk honor, tetapi harus dirupakan dalam bentuk kegiatan. “ padahal, dalam disdik pembayaran mereka dalam bentuk honorarium”. Uraiannya.
Menurut dia, jika pihaknya mencairkan honor tersebut hal itu tidak termasuk unsure korupsi, tetapi cara tersebut dianggap melanggar administrasi dan untuk itu pihaknya masih akan berkonsultasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebenarnya anggaran honor K-2 sudah siap tetapi uang tersebut masih belum bisa di cairkan. Kami sudah menyiapkan dana sekitar 6.3 miliar untuk membayar honor K-2 (ardy)