Mantan Direktur RS Ngudi Waluyo Terkesan Dikorbankan

Rabu, 07 Januari 2015 11:28 | Oleh : Fajar Agustyono

BLITAR – Meskipun mantan direktur Rumah Sakit Ngudi Waluyo, BW sudah dijebloskan dalam penjara, karena tersandung kasus Jasa Pelayanan ( JP ) Jampersal, Jamkesmas dan Jamkesda. Namun kasus tersebut hingga kini masih terus mencuat, pasalnya beberapa pejabat RS Ngudi Waluyo, yakni LQ, RK EW yang diduga juga terlibat belum dijadikan tersangka.

 

Dikatakan Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trianto, terkait kasus dugaan tindak pidana Korupsi di RS Ngudi Waluyo, seharusnya bukan hanya BW yang jadi tersangka, namun RK, LK dan EW juga harus jadi tersangka. Pasalnya menurut dia, BW saat itu sudah pensiun dari PNS artinya BW menjabat sebagai Direktur RS Ngudi Waluyo dari unsur Non PNS yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meskipun BW sebagai direktur, namun tidak berhak sebagai Pengelola Anggaran. Sedangkan yang bertanggungjawab sebagai Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang dari PNS, yakni wakil direktur.

 

 

Dia menambahkan dalam Notulen Rapat Komite Medik pada tanggal 22 Mei 2013, dari usulan beberapa pejabat RS Ngudi Waluyo, yakni Direktur, wakil direktur dan beberapa dokter memutuskan perlu adanya Team Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda.

Trianto mencotohkan, seperti dikatakan dokter Luqi dalam Notulen tersebut, dengan adanya team maka administrasi lancer, masing-masing ada penanggung jawabnya, namun jika tidak ada team dikhawatirkan semua tagihan tidak bisa terealisir 100 %. Di RS Ngudi Waluyo beberapa jenis pelayanan tidak ada gantinya. Hal senada juga disampaikan oleh Rokim, direktur keuangan, bahwa direktur BLUD bila perlu boleh mengangkat team yang diperlukan supaya pelayanan berjalan efisien, efektif dan produktif.

Dari usulan beberapa pejabat RS Ngudi Waluyo tersebut, akhirnya BW, mantan Direktur RS Ngudi Waluyo menyetujui adanya team Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal, namun untuk honor team tidak ada, karena sudah dapat Jasa Pelayanan (JP) sehingga tidak dobel.

“ Dari uraian Notulen tersebut sudah jelas kalau selain BW, beberapa pejabat RS Ngudi Waluyo lainnya juga hars dijadikan tersangka,” jelas Trianto saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Sementara ditempat terpisah dokter Dwi, dokter sepesialis bedah mewakili Komite Medik yang juga hadir dalam rapat  tersebut saat dimintai keterangan membenarkan isi notulen Rapat Komite Medik pada tanggal 22 Mei 2013.

“ Notulen tersebut asli bukan hasil rekayasa, saya siap dipanggil untuk dimintai penjelasan,” tegas dokter Dwi kepada wartwan.

Dia juga mengatakan, saat rapat Komite Medik beberapa tahun yang lalu, yang ngotot untuk diadakannya Team Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal diantaranya LQ, RK, EW.

Dokter Dwi sangat menyayangkan pengakuan yang tidak jujur dari LQ, RK, EW dalam pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Blitar kalau tidak ada rapat Komite Medik untuk membahas pembentukan Team Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.

Dia berharap agar pihak Kejaksaan Negeri Blitar berbuat seadil-adilnya, jangan sampai tebang pilih dan hanya mengorbankan mantan direktur RS Ngudi Waluyo, dokter BW saja, namun siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum demi keadilan.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Blitar melalui Kasi Intelejen, Hargo Bawono, SH, dalam menanggapi pernyataan Ketua KRPK dan dokter Dwi, pihaknya menganggap bahwa notulen tersebut masih diragukan keasliannya, karena tidak berkop RS Ngudi Waluyo. Namun dia berjanji akan menindak lanjuti dan mempelajari kembali permasalahan ini bahkan bila diperlukan akan memanggil dokter Dwi dan dokter-dokter lainnya yang ikut dalam rapat tersebut untuk dimintai keterangan. ( FJR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *