• 794

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

  • 796

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

  • 795

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

krpk

KRPK (Komite Rakyat Pemberantas Korupsi) adalah organisasi Anti Korupsi yang berwatak kerakyatan dan selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam menyikapi maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di tanah air yang kita cintai ini. KRPK merupakan sel kerja dari Organisasi Induk yaitu Ratu Adil. Berawal dari rasa ingin memunculkan sebuah keadilan hukum ditengah-tengah masyarakat dan juga rasa tanggung jawab atas gerakan mahasiswa tahun 1998. Yang dirasakan bahwasannya tahapan-tahapan perubahan setelah reformasi tahun 1998 mengalami mati suri dan sudah melenceng dari tujuan awal yang sebenarnya.
Reformasi tahun 1998 telah melahirkan generasi-generasi yang cukup progresif. Pada saat itu gerakan mahasiswa dan masyarakat menginginkan agar KKN yang melibatkan rezim Orde Baru diusut tuntas. Disamping itu juga adanya sebuah reaksi dari dampak Otonomi Daerah yang pada intinya daerah setingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi diberikan otoritas atau wewenang untuk mengendalikan, mengelola serta mengatur sistem keuangan yang ada di daerahnya. Dan munculnya Otonomi Daerah itupun juga merupakan akibat dari sentralisasi anggaran negara pada zaman rezim Orde Baru yang mengakibatkan distribusi anggaran di daerah sangat kecil. Sehingga keuangan negara benar-benar dikelola oleh pusat yang dinamanakan Sentralisasi Anggaran Negara.
Dampak dari Otonomi Daerah mengakibatkan munculnya para penguasa di setiap daerah Otonomi. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Kepala Daerah yang terlibat tindak pidana KKN. Yang pada akhirnya memaksa partisipasi masyarakat untuk turun langsung mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan bersifat kerakyatan.
Berawal dari situlah pada tahun 2004 KRPK berdiri, berdasarkan instruksi nasional dari Partai Rakyat Demokratik dibawah pimpinan Sdri. Indah Sari dan kawan-kawan agar segera membentuk suatu formula gerakan anti korupsi yang mampu diiringi oleh gerakan massa (rakyat) yang cerdas, terdidik, terpimpin dan terorganisir yang mempunyai kekuatan penuh dalam mengawal proses hukum dugaan KKN di pemerintahan. Disamping itu bertepatan dengan program Pemerintah SBY yang mana saat itu memprioritaskan pemberantasan KKN di Indonesia. Seperti gayung bersambut gerakan KRPK seperti diamini oleh pemerintahan saat itu. Dan tidak beberapa lama di tahun 2004 – 2005 KRPK mampu mengawal Kejaksaan Negeri Blitar untuk menjebloskan Pejabat Pemerintah Blitar yang terlibat tindak Pidana Korupsi seperti Bupati Blitar dan Pejabat Pemerintahan lainnya.
Seiring waktu berjalan, KRPK mulai menggabungkan beberapa elemen masyarakat, mulai dari buruh, tani, anak jalanan, mahasiswa, guru, petugas medis dan lain-lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan KRPK bertekat menjadi organisasi yang mandiri dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk menghindari tuduhan miring dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga KPRK diharapkan menjadi Ormas atau LSM yang tidak mempunyai kepentingan di Partai Politik atau Penguasa Pemerintahan.
Dalam proses advokasi, KRPK sering melibatkan kawan-kawan di lingkup nasional seperti ICW, dan beberapa LSM tingkat nasional lainnya. KRPK juga aktif dalam menjalin hubungan dengan LSM antikorupsi yang lain seperti malaksanakan program audit sosial, LPSE dari ICW, pelatihan Anti Korupsi di MCW Malang, dan program Sekolah Anti Korupsi yang melibatkan beberapa kampus.
KRKP merupakan wadah untuk generasi yang menginginkan negeri Indonesia terselamatkan dari bahaya laten KORUPSI. KRPK akan tetap aktif menampung laporan masyarakat dan mengadakan analisa, investigasi serta membuat pelaporan hingga mengawal sebuah kasus sampai tuntas. KRPK berdiri untuk masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dilaksanakan oleh masyarakat yang cerdas, terdidik, terpimpin dan terorganisir serta masyarakat yang sadar akan hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara Indonesia.

 

Organisasi kami Dibawah Organisasi KRPK


fmra

FHKB

Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris morbi accumsan.

View detail