BERITA

KRPK TOLAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK

KRPK.2-370x290

      Ratuadil.or.id – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan eksistensi Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali di uji. Kali ini melalui segelintir politisi senayan yang berupaya melemahkan instansi anti rasuah tersebut melalui Revisi Undang-Undang KPK ( Revisi UU KPK ). Menyikapi hal tersebut puluhan anggota penggiat anti korupsi KRPK ( Komite Rakyat Pemberantas korupsi ) melakukan aksi damai di perempatan Lovi Kota Blitar Selasa ( 13/10 ) sebagai bentuk penolakan mereka terhadap RUU KPK tersebut.

     Padahal selama ini KPK telah menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, dalam upaya melakukan penindakan perkara Korupsi dengan maksimal. Namun di balik kewenangan KPK yang luar biasa tersebut mash ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya. Dan pra pro koruptor lebih suka menjadikan KPK hanya sebagai Instansi pencegahan Korupsi dari pada komisi pemberantasan Korupsi.

Menurut KRPK ada sedikitnya sepuluh hal yang krusial dalam RUU KPK tersebut diantaranya : umur KPK hanya 12 Tahun, KPK tidak bisa melakukan penuntutan, KPK tidak bisa melakukan Monitoring, hanya bisa menangani kasus korupsi di atas 50 M, hanya memiliki tugas pencegahan, KPK tidak bisa membuat perwakilan di daerah Provinsi, harus mendapat ijin ketua pengadilan untuk melakukan penyadapan, dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), tidak bisa melakukan rekruitmen secara mandiri, wajib lapor Kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi.

Menurut Ketua KRPK, Mohammad Trianto dalam kesempatan wawancara dengan media mengatakan, upaya pelemahan KPK yang akan dilakukan ini sangat kontra produktif dengan kinerja KPK selama ini. Padahal selama ini KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia dan khususnya dalam upaya melakukan penindakan perkara korupsi KPK melakukan dengan maksimal,” terangnya.dibalik kewenangan KPK yang luar biasa ini masih saja ada pihak – pihak sebaliknya ingin KPK dibubarkan atau kewenangan penindakannya dipangkas. Para pro koruptor lebih suka menjadikan KPK hanya sebagai Komisi Pencegahan Korupsi dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegasnya. pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, melalui proses legislasi dengan cara melakukan revisi terhadap UU KPK. Saat ini sudah beredar naskah revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen dari segelintir politisi yang berada di Senayan.


       untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dampak negatifnya RUU KPK selain berorasi di muka umum KRPK juga memberikan selebaran dan setiker yang berisi “ Tolak RUU KPK Save Indonesia. Di akhir aksinya masa membakar Rancangan Revisi UU KPK Sebagai Simbol Bahwa masyarakat Blitar menolak RUU tersebut. (ardy)