KRPK : Stop!! Penunjukan Langsung Proyek- Proyek Rekomendasi Anggota Dewan

ketua KRPK M. Trijanto (kiri) bersama mantan Wakil KPK M. Yasin (kanan)

Selasa, 16 Oktober 2018

Blitar, – Dugaan pemalsuan surat pemanggilan dari KPK yang sempat viral beberapa waktu lalu mendapat tanggapan mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yasin. Surat palsu itu ditujukan kepada Bupati Blitar dan Staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

Muhammad Yasin saat menyampaikan materi dalam acara sarasehan membangun tata pemerintahan yang baik di Pendopo Kabupaten Blitar, Selasa (16/10/2018) ada sejumlah kejanggalan pada surat pemanggilan yang ditujukan kepada Bupati Blitar, Rijanto. Menurut Yasin, surat pemanggilan yang benar harus disertai bukti awal. Misalnya terkait kasus mark up anggaran pengadaan barang, dan harus disebutkan mark up nya, berapa harga aslinya.

“Yang paling mencolok sebenarnya bisa dilihat dari fisik suratnya. Kalau surat KPK asli pakai lambang garuda, bukan logo KPK di pojok kiri,” jelas Yasin.

Yasin menambahkan, mekanisme pengiriman surat pemanggilanKPK juga berbeda. Surat pemanggilan pemeriksaan KPK dikirim dan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh tim dari KPK. Bukan melalui kurir maupun post.

“KPK tidak pernah memakai kurir. Ada tim sendiri yang memang bertugas mengirimkan surat pemanggilan. Karena ini kan rahasia dan jika memakai kurir beresiko hukum,” tandas pria yang menjabat Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 itu.

Lebih Lanjut Muhamad Yasin mengimbau, jika ada pejabat publik yang menerima surat pemanggilan pemeriksan palsu seperti yang dialami Bupati Blitar, untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“KPK juga pasti sudah berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada di pusat. Dan yang di daerah. Yang kami harap segera koordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah,” imbuhnya.

Sementara Bupati Blitar Rijanto menyampaikan, jika hingga saat ini pihaknya belum memikirkan untuk mengambil langkah hukum terkait surat pemanggilan pemeriksaan palsu yang diterimanya beberapa waktu lalu. Menurut Rijanto, pihaknya belum mengambil langkah hukum  karena merasa apa yang dituduhkan kepadanya melalui surat panggilan palsu itu tidak pernah ia lakukan.

“Itu saya kira prosesnya panjang, saya gak berkomentar banyak dan belum berfikir kesana. Yang penting saya  tidak melakukan seperti yang didugakan,” ujar Rijanto.

Rijanto menambahkan, sebelumnya agenda ini memang terkait dengan situasi saat ini. Dimana banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi. Dengan materi yang disampaikan Muhamad Yasin kepada para kepala OPD, Instansi, Kontraktor dan LSM diharapkan kedepan dapat memberi manfaat terkait dengan tata  kelola  pemerintahan daerah yang lebih baik.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trijanto menyampaikan, patut diduga kegaduhan di Blitar Raya akhir-akhir ini merupakan efek domino dari adanya perebutan proyek-proyek pemerintah.

“Usul saya, segera hentikan proyek-proyek penunjukan langsung yang ditandai dengan adanya rekomendasi dari para anggota dewan untuk mengarahkan pengerjaannya pada rekanan tertentu,” jelas Trijanto

“Hentikan dan hentikan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ayo kita wujudkan tata kelola pemerintahan Blitar Raya ini lebih baik, dan jauh dari korupsi,” lanjut Mohammad Trijanto disela-sela acara. (Sumber : Berita Blitar.com)

2 thoughts on “KRPK : Stop!! Penunjukan Langsung Proyek- Proyek Rekomendasi Anggota Dewan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *