BERITA

KRPK Desak Polres Blitar Kota Tindak Lanjuti Kasus Japung

kasus japung

Minggu, 07 Desember 2014 18:41 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Lambannya Polres Blitar Kota menangani kasus penggelapan insentif Jasa Pungut (Japung) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Blitar senilai Rp. Rp. 350 juta yang diduga juga melibatkan Walikota Blitar, Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) mendesak Polres Blitar Kota untuk segera menuntaskan kasus penggelapan tersebut.
Dikatakan Ketua Umum KRPK, M Trianto, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) telah menemukan indikasi upah jasa pungut yang dibagikan secara nominal lebih banyak diterima oleh pejabat dibandingkan pihak lain yang sebenarnya lebih berperan langsung dalam pelaksanaan penerimaan pajak. Berkaitan dengan upah jasa pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPK juga menemukan penyimpangan upah jasa pungut PBB di Kota Blitar pada periode tahun 2004 hingga 2006 yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 350 juta.
Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Blitar Kota oleh KRP pada , namun hingga kini terkesan jalan ditempat. Melihat lambanya pihak Polres Blitar Kota menangani kasus Japung yang diduga melibatkan mantan Walikota Blitar, Djarot Saiful Hidayat dan kini menjadi calon Gubernur DKI, kemarin Kamis ( 4/12) KRPK mendatangi Mapolres Blitar Kota untuk minta penjelasan.
“Kedatangan kami di Polres Blitar untuk menanyakan perkembangan kasus yang sudah kami laporkan ke Polres Kota sejak tahun 2009, namun hingga kini belum ada tanggapan secara serius oleh aparat Polres Blitar Kota,” ungkap Trianto, usai menanyakan beberapa kasus yang telah dilaporkan ke Polres Blitar Kota.
Lebih jauh Ketua KRPK ini mengungkapkan, dalam dugaan tindak pidana korupsi Jasa Pungut (Japung ) PBB tersebut, diduga kuat turut melibatkan para pejabat Kota Blitar termasuk mantan Walikota Blitar, Djarot Saiful Hidayat dan mantan Ketua DPRD Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar.
“Sesuai aturan perundangan, insentif ini seharusnya hanya diberikan pada pelaksana dan penunjang pemungutan PBB saja, namun realisasinya tidak demikian. Meskipun hasil korupsi tersebut kini sudah dikembalikan sebagian, namun menurut proses hukum harus tetap berlanjut,” pungkas Trianto.
Sementara dikatakan Kasat Reskrim Polres Blitar Kota melalui Kanit Pidsus Tindak Pidana Korupsi, AIPTU Abd. Salam, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Audit investigasi terkait permasalahan dimaksud. Namun dari surat jawaban BPK Nomor : 08/S/18.Jatim/01/2011, tanggal 11 januari 2011 menyebutkan bahwa temuan permasalahan yang dimaksud, mengungkapkan ketidak sesuaian antara pelaksana pemberi Intensif PBB dengan ketentuan yang berlaku dan pemberian intensif PBB kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar yang telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 126.5 juta.
Dalam temuan pemeriksaan dimaksud, BPK tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pasalnya berdasarkan perkembangan tindak lanjut temuan, rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan adanya pengembalian seluruh uang intensif PBB ke Kas Daerah sebesar Rp. Rp. 126.5 juta. Sehubungan telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, maka tanggung jawab administrasi pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dianggap selesai. Untuk itu secara administrative, kerugian keuangan daerah dalam permasalahan intensif PBB tersebut dinyatakan tidak ada.
“Dengan adanya surat dari BPK, kami tidak cukup puas. Apakah benar demikian. Untuk itu kami mencari lagi Auditor Independen dalam hal ini adalah auditor BPKP, tidak lagi BPK, karena BPK nyata-nyata tidak mau melakukan Audit,” jelas Salam.
Lebih lanjut salam menyampaikan, Badan Pengawasanan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dalam suratnya mengatakan, kasus dugaan penyimpangan atas pemberian uang intensif PBB tahun 2004 oleh Pemerintah Kota Blitar kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Blitar periode 1999 – 2004, mempunyai kesamaan modus operandi dengan kasus pemberian gratifikasi kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dari biaya pungutan pajak daerah atau jasa pungutan daerah Kota Surabaya tahun 2007 yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan diputus bebas pada tahun 2009.
“Karena kedua auditor tidak melakukan audit, maka kami tidak bisa memutuskan permasalahan tersebut adalah perkara tindak pidana korupsi,” imbuh Salam.
Untuk diketahui, Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana Jasa Pungut (Japung) Pemkot Surabaya senilai Rp720 juta pada 27 November 2013 lalu. Kasus tersebut mencuat setelah mantan Sekretaris Kota Surabaya Sukamto Hadi, Asisten II Pemkot Surabaya Purwito memberikan jasa pungut sebesar Rp720 juta kepada Musyafak Rouf yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya. Hingga kasus tersebut menyeret nama Bambang DH yang saat itu menjabat Wali Kota Surabaya pada 2007.
Pada beberapa daerah menunjukkan bahwa pengalokasian upah jasa pungut PBB tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan, upah pungut PBB ini sebenarnya diterima oleh Daerah dalam satu rangkaian dengan penerimaan Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (BHPBB). Namun alokasi upah jasa pungut PBB yang diberikan kepada Kepala Daerah, sejumlah Pejabat Daerah dan DPRD, dimana sesuai aturan tidak memenuhi asas kepatutan, karena diberikan kepada mereka yang bukan aparat pelaksana pemungutan maupun bukan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. ( FJR )