KRPK Desak Kejaksaan Umumkan Tersangka Baru Kasus Jatilengger

Rabu, 07 Januari 2015 13:08 | Oleh : Fajar Agustyono

BLITAR – Tidak kunjung segera diumumkan tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah Jatilengger yang melibatkan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) bersama puluhan anggota KRPK mendatangi kembali Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Senin, ( 5/1) pukul 10.00 wib.

Dikatakan Mohamat Trianto, Ketua KRPK, kedatangan mereka ke Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, untuk menagih janji Kajari Blitar, Dede Ruskandar, SH. MH. Pasalnya saat mereka mendatangi Kantor Kejari Blitar pada akhir Desember tahun lalu berjanji, akan segera mengumumkan adanya peningkatan status sebagai tersangka bagi para pelaku dugaan korupsi aset Jatilengger, RSUD Mardi Waluyo dan RSUD Ngudi Waluyo pada akhir tahun 2014.

” Kajari Blitar beberapa minggu yang lalu kan sudah berjanji akan segera mengumumkan adanya peningkatan status sebagai tersangka bagi para pelaku dugaan korupsi aset Jatilengger, RSUD Mardi Waluyo dan RSUD Ngudi Waluyo pada akhir tahun 2014,” jelas Trianto

Dia juga menyampaikan saat audensi dengan para pejabat Kejaksaan Negri Blitar yang diwakili Kasi Inteljen dan Kasi Pidsus bersama perwakilan mahasiswa, petani, nelayan, PKL dan anak jalanan pada Senin lalu, kalau Kasi Intel juga SMS, telah menunda mengumumkan, dan akan segera mengumumkannya pada minggu pertama di tahun 2015.

“ Ini ada SMS Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar. Tapi kenapa hingga sekarang Kejaksaan Negeri Blitar masih terkesan adem ayem saja, dan malah menundanya minggu depan ? Apakah harus menunggu masyarakat Blitar Raya menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Blitar seperti tahun-tahun yang lalu ?” ancam Trianto

Disampaikan Trianto didepan para pejabat Kejari Blitar, seharusnya saat ini Bupati Blitar dan mantan ketua DPRD Kabupaten Blitar sudah dijadikan tersangka, karena menurutnya dalam amar putusan Pengadilan Tipikor di Surabaya Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby dalam Perkara terdakwa Drs. Agus Budi Handoko, M.Si, pada halaman 103 dan 104 ditegaskan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor bahwa, Bupati Blitar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar merupakan dua pejabat yang juga harus bertanggung jawab secara hukum.

“ Mengacu pada amar putusan Pengadilan Tipikor di Surabaya tersebut, seharusnya Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar sudah jadi tersangka,” jelas Trianto dalam audensi dengan para pejabat Kejari Blitar.

Perdebatan sengit tak terhindarkan antara Ketua KRPK dengan Kasi Pidsus Kejari Blitar. Mohamad Trianto dalam pertemuan tersebut mendesak segera diumumkan tersangka baru, yakni Bupati Blitar, Herry Noegroho dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, terkait kasus dugaan korupsi Jatilengger yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1,3 miliar. Sementra Kasi Pidsus Kejari Blitar, berargumen bahwa menetapkan tersangka yang melibatkan Kepala Daerah tidak semudah menetapkan tersangka lain. Pasalnya kalau melibatkan Kepala Daerah harus dilakukan gelar perkara dulu baru kasusnya dilimpahkan ke Kejati di Surabaya, terus kemudian ditentukan siapa yang berhak untuk menangani kasus tersebut.

Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar melalui Kasi Intelejen, Hargo Bawono, SH, saat diwawancarai, dalam menetapkan tersangka yang melibatkan Kepala Daerah tidak semudah menetap tersangka yang bukan Kepala Daerah. Pasalnya kalau melibatkan Kepala Daerah harus dilakukan gelar perkara dulu baru kasusnya dilimpahkan ke Kejati di Surabaya, baru kemudian ditentukan siapa yang berhak untuk menangani perkara tersebut. Namun Hargo mengaku kalau mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar dapat dipastikan jadi tersangka, akan tetapi pengumumannya bersamaan dengan jadi tersangkanya Bupati Blitar. Karena menurutnya biar tidak dua kali kerja, selain itu baru hari Rabu, (7/1) ( Hari ini. Red ) Kajari Blitar, Dede Ruskandar, SH. MH. akan ke Kejati di Surabaya untuk menanyakan keputusan jadi atau tidaknya Bupati Blitar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar menjadi tersangka terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tanah Jatilengger.

“ Kita tunggu saja hasilnya dari Kejati, baru nanti diumumkan,” jelas Hargo.

Menyikapi keputusan Kejari Blitar yang dinilai lamban tersebut, KRPK mengancam akan mendirikan tenda di depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar hingga diumumkan tersangka baru, baik terkait kasus Jatilengger maupun RS Ngudi Waluyo dan RS Mardi Waluyo, karena KRPK menduga kalau Kejaksaan Negeri Blitar sudah masuk angin. (FJR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *