BERITA

KRPK Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi

Aksi Demo puluhan massa aktivis dan petani di Perkebunan Soso

Blitar, Oposisi – Memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada hari Rabu, 9/12 (hari ini. Red), puluhan massa aktivis dan petani di Perkebunan Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, gelar aksi ujuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Mereka desak Kejaksaan Negeri Blitar, segera tuntaskan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan. Selain itu massa juga menuntut agar pihak Kejaksaan segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, di beberapa Perkebunan yang Hak Guna Usaha (HGU) nya telah mati. Massa menilai, jika Pemkab Blitar telah gagal menyelesaikan sengketa tanah di Perkebunan.

 

Ketua KRPK, Mohamad Trianto mengatakan, dalam penanganan sengketa tanah perkebunan antara petani dengan pihak perkebunan, pihaknya menilai kinerja Pemkab Blitar, sangat lamban. Sehingga mengakibatkan terjadinya konflik ditengah masyarakat, hingga tejadi pengrusakan dan pembakaran, seperti yang terjadi di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabuaten Blitar beberapa waktu lalu.

 

“ Seandainya Pemkab Blitar tegas dan segera menyelesaikan sengketa lahan di eks perkebunan, pengrusakan yang disertai pembakaran di Kampung Merah Putih, tidak akan terjadi. Kasian rakyat yang menjadi korban dan menanggung akibatnya,” ungkap Trianto., Selasa (8/12).

 

Lebih lanjut dia menyampaikan, jika saat ini banyak perkebunan yang HGU nya telah mati, namun tetap menguasai lahan perkebunan, sehingga petani terlantar. Bahkan di perkebunan Soso, petani justru diintimidasi oleh pihak Perkebunan yang HGU nya sudah mati.

 

“ Masa HGU sudah mati masih tetap menguasai Perkebunan, bahkan intimidasi dan rumah warga dirusak serta dibakar. Ini jelas sudah mengarah ke criminal,” jelasnya.

 

Dalam aksinya, Mohamad Trianto juga menyerukan kepada para petani, untuk menolak pasangan incumbent dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati besok (hari ini. Red). Karena menurut dia, timbulnya kasus sengketa tanah antara pihak perkebunan dengan petani, akibat lambannya Penanganan dari Pemkab Blitar.

 

Dari pantauan di lapangan, dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster tuntutan yang berisikan seperti, Bongkar Konspirasi HGU Mati, Usut Tuntas Kasus Korupsi Perpanjangan HGU. Mmassa menilai, jika proses perpanjangan Hak Guna Usaha, pihak Perkebunan, diduga sarat dengan tindak Pidana korupsi.

 

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar, SH. MH saat menerima perwakilan massa mengatakan, pihaknya berjanji akan mengusut kasus dugaan korupsi perkebunan yang HGU nya sudah mati. Kini pihaknya juga masih menunggu berkas-berkas lain untuk dijadikan Alat Bukti.

 

“ Bagi pemegang HGU yang HGU nya sudah mati, jika tidak diperpanjang lahan tersebut milik Negara. Sedangkan asset milik pemegang HGU seperti bangunan yang dibangun oleh pihak PT, dan Tanaman yang ditanam oleh perusahaan penyewa, masih merupakan hak pemegang HGU meski sudah mati. Namun lahan dan hasil tanaman yang ditanam warga bukan milik pemegang HGU,” jelas Dade Ruskandar. (jar)