BERITA

KRPK BLITAR GANDENG KPK UNTUK MEMBASMI KORUPTOR DI BLITAR

11705409_1186073031418097_1793789546778981069_o

Ratuadil.or.id- untuk yang kesekian kalinya masyarakat yang tergabung dalam ormas ratu adil ( rakyat tuntut amanah keadilan ) kembali menunjukkan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi di bumi proklamator, kali ini KRPK ( Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ) yang merupakan salah satu sel kerja dari ormas ratu adil mengadakan diskusi publik bersama masyarakat yang merupakan pemohon program IP4T ( Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah ) di kawasan hutan yang ada di kabupaten blitar jum’at (3/7) di aula kampung rakyat markas RATU ADIL bendogerid Kota Blitar. Dalam diskusi publik yang bertema Pencegahan Korupsi Pada Program Pertanahan. Dalam diskusi ini juga di datanggi wakil ketua KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi ) non aktif Bambang Widjojanto, Darmanto, anggota KPK aktif bidang Investigasi, dan Lais Abid, bidang Monitoring dan Investigasi ICW ( Indonesia Coruption Watch ).
Kedatangan anggota KPK dan ICW ini untuk menghadiri undangan dari KRPK dan beberapa Organ pendukung seperti FPPM ( Front Perjuangan Petani Mataraman ), FMR ( Front Mahasiswa Revolusioner ), SBM ( Serikat Buruh Merdeka ), GANJA ( Gerakan Anak Jalanan ) dan FHK2IB ( Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Korda Blitar ) dan beberapa elemen masyarakat lainnya seperti perwakilan petani yang berada di kawasan konflik yang ada di Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang serta para Medis dan Dokter.
Tujuan dari diadakannya diskusi publik tersebut, untuk menyikapi permasalahan IP4T di Kabupaten Blitar yang hingga saat ini masih menemui jalan buntu karena saling lempar argumen yang di ungkapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan peraturan ini. Program ini harus segera dicari jalan keluarnya karena dana untuk pelaksanaan program tersebut sudah ada tetapi belum dilaksanakan. “ Untuk itu kami mengadakan diskusi publik terkait permasalahan tersebut. Ungkap Mohammad Trianto Koordinator KRPK.
Dia mengatakan diskusi publik ini terdiri dari dua sesi, sesi pertama dimulai pukul 14.00 yang dihadiri sekitar 400 tamu yang terdiri dari petani dan nelayan untuk membahas tentang IP4T.dan sesi kedua di mulai pukul 20.00 yang dihadiri oleh undangan dari beberapa unsur PNS, Dokter, Perawat, pegawai Honorer, Mahasiswa, dan masyarakat yang merupakan penggiat anti korupsi di Blitar, dalam sesi kedua ini diskusi ini lebih fokus membahas dan membedah beberapa kasus korupsi yang ada di blitar yang sampai saat ini masih ditangani oleh aparat, serta membahas dugaan penyelewengan anggaran terkait pengelolaan APBD Kota dan Kabupaten sejak 2010 hingga 2014.
Selain membahas kasus korupsi masyarakat juga memberikan dukungan secara penuh kepada KPK sebab KPK merupakan salah satu lembaga konsisten yang menangani kasus korupsi di Indonesia. “ jika KPK Kuat, Maka Negara Sehat, Sehingga Rakyat Akan Selamat.
Dan sebagai tindak lanjut dari agenda tersebut ICW mengundang seluruh aktivis KRPK untuk menggelar konsolidasi dan koordinasi di tingkat nasional pada 7-9 juli 2015. Konsolidasi yang dihadiri oleh seluruh jaringan anti korupsi se-Indonesia tersebut untuk menemukan format yang tepat dalam advokasi dan pendampingan hokum dan masalah transparansi anggaran.
Sementara itu, melihat antusiasme masyarakat Blitar Raya yang peduli dan aktif dalam kegiatan anti korupsi, mendapat apresiasi dari anggota KPK dan ICW. Mereka mengaku bangga dan kagum atas perjuangan ormas RATU ADIL dan KRPK dalam memberantas korupsi, dan kami mendukung penuh terkait langkah yang dilakukan oleh KRPK untuk ikut serta dalam pemberantasan kasus korupsi di Blitar pada khususnya beber Bambang Widjojanto, wakil ketua non aktif KPK (ardy)