BERITA

Koalisi Pegiat Anti Korupsi Ajak Masyarakat Awasi Kandidat Capim KPK

dc411984-a417-416c-9681-15e54ef51b79_169

Jakarta – Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK masih terus melakukan proses seleksi. Para pegiat anti korupsi pun mengajak agar masyarakat turut andil dengan berpartisipasi aktif memantau track record para kandidatnya.

Sebanyak 17 LSM anti korupsi, baik dari Jakarta dan sejumlah daerah bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Di antaranya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), PUKAT UGM, Masyarakat Transparansi Indonesia, Malang Corruption Watch, dan FITRA.

Hari ini, Kamis (9/7/2015) di Harris Hotel, Tebet, Jaksel, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar jumpa pers untuk memberikan pandangan dan kriteria kandidat-kandidat Capim KM yang kemarin baru saja menjalani seleksi tahap awal. Selain itu koalisi ini juga mengajak masyarakat untuk mengadukan jika menemukan atau mengetahui hal-hal yang janggal terkait kandidat.

“Posko pengaduan ini menjadi tempat bagi siapa saja yang berkaitan dengan para capim KPK entah kolega, tetangga, rekan kerja dan lainnya yang mengetahui rekam jejak capim KPK, informasi negatif maupun positif kami terima dan nantinya akan kami validasi sebagai bahan pertimbangan Pansel KPK,” ujar salah seorang aktivis dalam koalisi ini, Febri Hendri.

Posko-posko tersebut berada di 17 daerah yakni di Kalimatan, Banten, Jabar, Sumbar, Jatim, Sulsel, Jateng, Sulut, Sulteng, Riau, Sumut, Aceh, NTT, NTB, Yogyakarta, dan Jakarta. Selain itu koalisi pegiat anti korupsi tersebut juga meminta agar Pansel KPK untuk membeberkan CV atau identitas Capim KPK yang sudah lolos seleksi supaya diketahui publik.

“Tujuan utamanya untuk membantu masyakat untuk memberikan informasi yang cukup tentang latar belakang kandidat Capim KPK, mencegah lolosnya Capim KPK yang tidak sesuai kriteria yang diharapkan,” tutur salah seorang aktivis lainnya, Abdullah Dahlan.

“Selain itu juga untuk menghindari proses seleksi membeli kucing dalam karung, mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam proses seleksi pejabat publik,” imbuh koordinator ICW itu.
(elz/nwk)