BERITA

Ketua KRPK Penuhi Panggilan Kejaksaan Negeri Blitar

1416507668178950696

21 November 2014 | 01:26

BLITAR – Dengan membawa setumpuk bukti data-data setebal 20 senti meter, Mohamad Trianto,
Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar,
guna memenuhi panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Dade Ruskandar, SH, MH. pada Kamis
( 20/11 ) sekitar pukul 11.00. Kedatangannya di Kantor Kejaksaan dengan didampingi oleh
selitar 30 orang anggota KRPK.
Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : B.2063/O.5.22/Fl.1/11/2014,
tertanggal 17 Nopember 2014, M. Trianto dipanggil untuk dimintai keterangannya dan membawa
dokumen-dokumen yang terkait dugaan tindak pidana korupsi adanya keterlibatan Bupati
Blitar, Herry Noegroho dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar periode 1999 – 2004, M. Taufik
dalam perkara pelepasan asset tanah Pemkab Blitar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok,
Kabupaten Blitar seluas 20.865 meter persegi tahun 2007, berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor : 178/O.5.22/Fd.1/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
Sebelum menemui Kasipidsus Kejaksaan Negeri Blitar, Yudi Istono, SH. MH selaku Tim
Penyelidik , M. Trianto melakukan orasi didepan masa KRPK di halaman Kantor Kejaksaan
Negeri Blitar. Dalam orasinya dia menyampaikan, proses pelepasan tanah Jatilengger
tersebut yang dari pihak Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili secara langsung oleh Bupati
Blitar, Herry Noegroho, yang diperkuat dengan SK Bupati Blitar nomor, 938 tahun 2007,
Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Blitar untuk pembangunan Perumahan yang
diperuntukkan buat Pensiunan PNS, TNI/Polri. Sementara pihak pengembang diwakili oleh
Direktur Utama PT. BPPM, Mustafa Abubakar. Dan disepakati nilainya sekitar Rp. 1,3 miliar,
dengan rincian Rp. 840 juta dibayar dimuka dan sisanya Rp. 460 juta setelah rumah dan ruko
laku semuanya.
Menurut Trianto, yang menjadi permasalahan di dalam dokumen perjanjian operasional, SK.
Bupati, MoU, sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta rekomendasi
Bebas Bencana dari Dinas Prasarana Wilayah tersebut, tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Blitar, namun hanya berdasarkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Blitar,
M. Taufik melalui surat nomor : 170/644/409.040/2007, tanggal 25 September 2007,
selain itu ada kejanggalan tidak adanya hasil pelepasan aset yang masuk ke Kas Daerah.
“ Kedatangan kami ke Kejaksaan untuk memenuhi panggilan Kajari guna dimintai keterangan
terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pelepasan asset tanah Pemkab
Blitar di Desa Jatilengger,” ujar Trianto dalam orasinya.
Lebih jauh dia menyampaikan, dalam Amar Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby dalam
Perkara terdakwa Drs. Agus Budi Handoko, M.Si, pada halaman 103 dan 104 ditegaskan dalam
Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor bahwa, Bupati Blitar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten
Blitar merupakan dua pejabat yang juga harus bertanggung jawab secara hukum. Pasalnya
dengan pertimbangan, bahwa bila MoU, KSO, pengajuan Surat ke DPRD Kabupaten Blitar, tidak
ditandatangani Bupati Blitar, Herry Noegroho, maka tidak mungkin PT. Bina Peri Permai
Malang dapat leluasa untuk menguasai dan memanfaatkan serta membalik namakan sertifikat
aset tanah milik Pemkab Blitar tersebut. Begitu pula, bila M. Taufik, SH. selaku Ketua
DPRD Kabupaten Blitar, tidak menyetujui/meloloskan permintaan Bupati Blitar untuk
memindahtangankan aset milik Pemkab tersebut, maka Bupati Blitar tidak bisa mengambil
kebijakan lebih lanjut.
Ketua KRPK ini dimintai keterangan dan di BAP oleh Kasipidsus Kejaksaan Negeri Blitar,
selama 1 jam dengan diberi pertanyaan sebanyak 15 item, yang diantaranya, modus
penyalahgunaan wewenang dan jabatannya serta bukti buktinya. Selain itu Trianto juga
menyampaikan, bahwa Kejaksaan Negeri Blitar berkomitmen akan segera memanggil Bupati dan
mantan ketua DPRD Kabupaten Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. (FJR)