BERITA

Kejari Blitar Akan Tindak Lanjuti Dugaan Pemecahan Paket

Pembangunan Pagar  Kantor Badan Lingkungan Hidup

Blitar, Oposisi – Dugaan kuat terjadinya pemecahan paket pengadaan barang/jasa oleh PA/KPA pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, terkait paket pembangunan pagar keliling Kantor BLH, Kantor Kapenduk Capil, yang berlokasi di Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro, mendapat perhatian Kejaksaan Negeri Blitar.

 

Terkait temuan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blitar, langsung merespon positif, hal ini terbukti ketika ditemui Jum’at (4/12) saat konfirmasi kepada Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar, terkait pemberitaan terkait pemecahan paket tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Hargo Bawono, SH. mengatakan, bahwa pihaknya akan mempelajari lebih dulu, tentang adanya dugaan pemecahan paket pekerjaan pembangunan pagar yang ada di Dinas PU Cipta karya.

 

“ Tekait dugaan pemecahan paket, dalam waktu dekat kami akan melakukan Pulbaket di lapangan ” kata Hargo Bawono.

 

Lebih lanjut Kasi Intel Kajari Blitar ini menjelaskan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh PA/KPA memecah paket pekerjaan untuk menghindari lelang, bila nantinya terbukti, maka tindakan yang dilakukan oleh PA/KPA PU Cipta Karya, telah melanggar Perpres No 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat 3 huruf (c) yang menyebutkan dalam melakukan pemaketan barang /jasa, PA/KPA dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. demikian juga pada perpres 70 Tahun 2012 Pasal 39 ayat 4, disebutkan PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari lelang. Disamping itu Lampiran Perka LKPP No.6 Tahun 2012  pada Bab I Tentang Perencanaan Umum pengadaan Barang/Jasa, huruf D, (4) Dilarang memecah suatu paket pengadaan barang/jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup yang sama menjadi beberapa paket, baik pada saat penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), maupun pada saat persiapan pemilihan penyedia dengan maksud menghindari lelang.

 

“ Pemecahan paket yang memiliki sifat dan ruang lingkup yang sama menjadi beberapa paket untuk menghindari lelang, itu jelas melanggar Pepres No. 54 Tahun 2010. ” terang Kasi Intel.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, H.Sunarto, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, memecah paket pengadaan barang/jasa untuk menghindari pelelangan jelas menabrak aturan, di Perpres ataupun Perka LKPP jelas dilarang dan itu bahaya.

 

“ Kami selaku anggota DPRD yang membidangi masalah pembangunan, akan segera mengagendakan, untuk mengklarifikasi kebenarannya pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang,” ungkap H. Sunarto politikus dari partai Nasdem, yang juga Ketua Gapensi Kabupaten Blitar.

 

Patut diketahui, bahwa pada pembangunan pagar Kantor BLH dan Kapenduk Capil, yang berlokasi di Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, diduga kuat  PA/KPA, telah memecah paket pengadaan pembangunan pagar keliling, menjadi dua paket pekerjaan yaitu, seperti pada RUP Tahun 2015 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, dipecah menjadi pembangunan pagar bagian depan sebesar Rp.150 juta dan pembangunan pagar keliling/pagar belakang sebesar Rp.197,5 juta. Ironisnya kedua paket tersebut, direncanakan juga dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dikerjakan oleh dua penyedia yang berbeda, bahkan papan nama proyek pada masing-masing paket pekerjaanpun tidak ada. (jar/fzi)