Kasus Jatilengger Tanggung Jawab Bupati Blitar

Jumat, 30 Mei 2014 18:48 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com

KOPI, BLITAR – Sidang kasus korupsi Tukar Guling Tanah Aset pemkab Blitar di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar , yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Surabaya pada Jum”at ( 23/05 ) menghadirkan Bupati Blitar, H. Herry Noegroho, SE, H sebagai saksi.

Dihadirkannya Bupati Blitar di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi, tersangka ABS yang didakwa, dalam pelaksanaan tukar guling aset Pemkab Blitar berupa tanah Jatilengger, selain melanggar Tata Ruang atau RTRW, dimana status tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah yang berada pada daerah rawan bencana alam (aliran lahar gunung Kelud ), juga tidak sesuai prosedur. Yakni melanggar PP nomoer 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Bidang Milik Negara atau Daerah. Selain itu juga melanggar Permendagri Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah. Hingga menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp. 1,3 miliar.

Dalam sidang Tipikor sebelumnya, Bupati Blitar tidak hadir / mangkir untuk memenuhi panggilan Hakim Tipikor. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka akan dilakukan pemangilan/dijemput paksa terhadap Bupati Blitar, H. Herry Noegroho. Pemanggilan terhadap orang nomer satu di Kabupaten Blitar ini, sebagai saksi pada sidang kasus tanah Jatilengger sebagai terdakwa mantan Kepala Kantor Aset Kabupaten Blitar, ABH karena telah dianggap, melepaskan asset Pemkab Blitar seluas 2,8 hektare pada pengembang PT. Bina Puri Permai Malang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Blitar Nomor 938 Tahun 2007, Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Blitar untuk Pembangunan Perumahan.
Dikatakan Herry Noegroho dalam kesaksiannya di persidangan yang digelar pukul 10.00 wib di ruang Candra, terkait pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tentang Surat Pencabutan Persetujuan dari DPRD Kabupaten Blitar, bahwa dia telah mengirim surat yang intinya bahwa pemerintah itu harus menjaga kepercayaan.
“ Dari pertimbangan sudah mulai proses, sehingga pada waktu itu kami menginginkan jangan dicabut, tapi diperbarui prosedurnya,” jelas Herry Noegroho
Saat JPU menanyakan perihal tanah pengganti setelah hasil Pansus, Bupati justru menyetujui yang luasnya 7000 m padahal dalam kesepakatan tanah pengganti seluas 1,4 hektar, hal tersebut jelas merugikan Pemkab, Bupati mengatakan “ kalau tidak salah tanah yang luasnya 1,2 itu oleh pemiliknya sudah di agunkan ke Bank dan pihak PT tidak mampu menebus”
Namun ketika Penasehat Hukum (PH) terdakwa ABH, menanyakan kepada Bupati tentang bukti paraf-paraf yang dikatakan tadi oleh Bupati, Bupati tidak bisa menunjukan bukti tersebut. Dan setelah diteliti oleh JPU, PH dan Bupati dihadapan Hakim berkas MOU yang dijadikan barang bukti itu tidak ada paraf paraf.
Dan ketika penasehat hukum ABH menanyakan kembali perihal kata-kata yang diucapkan oleh saksi (Bupati) yang dari awal persidangan saksi selalu mengucapkan bahwa saya adalah pejabat politik, pejabat public dan administrasi, “saya itu pejabat Publik dan pejabat Politik tapi kalau untuk urusan ini saya pejabat administrasi karena semua itu harus ditandatangani Bupati,” jawab orang nomer satu di kabupaten Blitar.
Kemudian saat Penasehat hukum terdakwa menanyakan sambil membentak saksi apakah pejabat administrasi ada didalam undang-undang ?
Herry Noegroho menjawab dengan gugup “ bahwa pejabat admistrasi ini adalah istilah saya sendiri”.
Sementara itu Majelis Hakim, Ni Made menanyakan kepada Bupati Blitar, tentang rekomendasi dari staf-staf apakah Bupati tidak wajib mempelajari dan memahami permasalahan tersebut.
“ Bahwa Bupati adalah pejabat politik, jadi tidak wajib untuk mempelajari karena itu sudah ditandatangani, lalu saya selaku Bupati ya terus tandatangan”, jawab Herry Noegroho,
Jawaban tersebut membuat ketua Majelis Hakim Tipikor sempat kesal hingga Hakim menegur Bupati
“ Saudara jangan berlindung dibalik itu-itu saja,” tegas majelis Hakim.
Pada saat itu Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengklarifikasi tentang pernyataan saksi, terkait ide kerja sama tanah Jatilengger dengan pihak ketiga yang menurut saksi (Bupati), bahwa ide kerja sama tersebut berawal dari terdakwa.
“ Pada awalnya pihak pengembang datang ke kantornya untuk menanyakan perihal tanah Jatilengger lalu pengembang saya sarankan membuat surat permohonan kepada Bupati,” jelas ABH
Dikatakan ABH, setelah itu pihak pengembang membuat surat permohonan ke Bupati dan Nota Dinas turun ke Sekda. Isi Nota Dinas untuk di koordinasikan dengan pihak terkait, lalu proses itu berlanjut dan pihak pemkab mendengarkan paparan yang disampaikan oleh pihak ketiga.
Lebih lanjut Tersangka mengatakan, tupoksi untuk menyusun MOU itu adalah tugas Bagian Hukum dan pada waktu itu Kabag Hukum tidak bisa menyusun kata-kata dalam MOU, kemudian kabag Hukum meminta bantuan kepadanya untuk menyusun, tetapi dia sendiri tidak bisa, lselanjutnya ABH menyuruh pihak pengembang yang menyusun dan pengembang dengan bagian Hukum bersama-sama menyusun kalimat dalam MOU tersebut.
Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, ketua majelis Hakim, Ni Made mengatakan kepada saksi (Bupati)
“ Karena yang memutuskan segala sesuatunya adalah Bupati jadi saudara yang harus bertanggungjawab, ya kalau tidak ada masalah ya tidak apa-apa, tapi kalau ada masalah ya tanggung jawab saudara selaku Bupati” pungkas Ketua Majelis Hakim. (Tim)

SK Bupati No.938 tahun 2007 Sebagai Landasan Keluarnya Nota Dinas
Sementara itu ditempat terpisah Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trianto meminta kepada aparat penegak hukum, segera menyeret sejumlah pejabat yang terlibat mafia dalam berbagai kasus dugaan korusi yang salah satunya kasus penyalahgunaan tukar guling tanah aset bekas Dinas Pengairan di Jatilengger, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melalui SK nomor 938 Tahun 2007, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Blitar Untuk Pembangunan Perumahan yang diperuntukkan buat PNS, TNI/Polri seluas dua hektar.
Menurut Trianto, dari hasil penemuan BPK dinyatakan, tanah penggantinya adalah fiktif, yang merugikan Negara mencapai Rp. 1,3 miliar dan Bupati Blitar Herry Noegroho layak ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi tukar guling (ruislag) tanah perumahan Jatilengger, Kecamatan Ponggok, senilai Rp 1,3 miliar tersebut.
“Seharusnya tidak hanya ABH saja yang ditahan, namun juga yang mengeluarkan SK 938 tahun 2007, dalam hal ini Bupati Blitar juga harus bertanggung jawab. Sebab tanpa adanya MoU dan SK Bupati No.938 tahun 2007 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang ditandatangani bupati, tidak ada tanah negara yang terlepas,” tegas Trianto.
Kasus tukar guling Jatilengger pada tahun 2007, hingga kini telah menetapkan dua tersangka, yaitu M sebagai pengembang CV. Bumi Permai Makmur, yang kini sudah meninggal dunia, serta mantan Kepala Aset Daerah, Drs. Agus Budi Handoko (ABH), yang dianggap bertanggung jawab atas lepasnya aset seluas 2,8 hektare.

ABH, sebagai terdakwa telah menjalani proses persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Fakta hukum menyebutkan bahwa beralihnya lahan ke tangan PT Bina Puri Permai Malang mengakibatkan kerugian uang Negara hingga Rp 1,3 miliar.

” Mengacu pada keterangan terdakwa di dalam persidangan sudah cukup menjadi dasar bagi jaksa untuk menetapkan tersangka baru,” imbuh Trianto.

Trianto menambahkan dalam sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi di Pengadilan Tipikor pada Jum”at ( 23/05 ) lalu, dijelaskan ABH ke majelis hakim, bahwa pengeluaran Nota Dinas ( Kepala Kantor Aset ) berdasarkan hasil musyawarah bersama asisten satu dan bagian hukum. Sedangkan yang menjadi dasar munculnya Nota Dinas menurut ABH adalah SK Bupati No.938 tahun 2007 dan juga sepengetahuan Kepala Daerah ( Bupati ).
Dalam hal ini menurut Trianto, terdakwa ABH hanya pelaksana. Karena secara hukum, dia ( ABH ) hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan atasannya.

“Jangan sampai muncul opini di masyarakat bahwa penanganan kasus korupsi selalu menjadi dugaan dijadikan ATM berjalan oleh oknum aparat hukum,” pungkas Trianto sembari mendesak jaksa untuk segera menetapkan tersangka baru. ( Tim )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *