BERITA

KANTOR DPRD KABUPATEN BLITAR DILURUK PETANI

11401288_1172334592791941_9038959003481645045_n

Ratuadil.or.id – Merasa program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ( IP4T) dalam kawasan hutan yang sudah diajukan oleh ribuan petani yang menduduki kawasan hutan tidak segera dilaksanakan di kabupaten blitar. puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman mendatangi Kantor DPRD Kabupaten blitar selasa ( 16\5 ) sekitar jam 11 siang tadi. Koordinator aksi Siswanto Hadi S, S.Pd mengatakan bahwasana DPRD Kab. Blitar yang kita pilih adalah wakil kita yang duduk di parlemen mereka adalah yang mewakili rakyat Kab. Blitar untuk menyampaikan beberapa aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak ada hal yang membatasi kewenangan DPRD untuk mengawasi kerja dan kinerja Exsekutif, dalam hal ini adalah Bupati beserta jajarannya.
Masa yang berasal dari beberapa daerah konflik seperti Desa Semen, Desa Ampel Gading, Desa Ngrendeng, Desa Poh Gajih, Desa Ringinrejo, Desa Wonotirto, Desa Sumberboto, Desa Gunung Gede, Desa Tambakrejo, Desa Bulu Lawang dan beberapa wilayah lainnya, mengatakan kami sudah mengajukan permohonan awal kegiatan IP4T secara kolektif kepada pemerintah Kabupaten Blitar, namun sungguh sangat ironi disaat masyarakat bersikeras untuk melaksanakan sebuah peraturan empat kementrian akan tetapi pemerintah/bupati blitar terkesan lamban dalam merespon gejolak yang terjadi di masyarakat tingkat bawah.
Setelah menyampaikan beberapa tuntutannya seperti DPRD Kab. Blitar Harus segera panggil Bupati, Bentuk tim IP4T sekarang juga, laksanakan Peraturan Bersama empat Mentri secara konsisten, bagikan tanah untuk Rakyat adalah harga mati dan laksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan. Akhirnya masa diperbolehkan masuk untuk hiering dengan Wakil mereka dan beberapa Instansi yang berkaitan dengan program tersebut.
Dalam hiering tersebut masa ditemui oleh Komisi A DPRD Kab. Blitar, Perwakilan BPN Kab. Blitar, perwakilan Dishutbun Kab. Blitar, perwakilan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Blitar dan perwakilan Tata Pemerintahan Kab. Blitar dan ADM Perhutani Kab. Blitar. Untuk menanyakan beberapa pertanyaan diantaranya kenapa tim IP4T di Kab. Blitar segera di bentuk. Dishutbun mengatakan bahwa pelaksanaan program IP4T masih menunggu personil dari BPKH wilayah XI Jawa-Madura, BPN mengatakan bahwa embrio SKB ( Surat keputusan Bersama.red ) ini terlalu dini sehingga di instansi lainnya belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan, dari pihak perhutani mengatakan bahwa sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari menteri kehutanan namun anggapan itu dipangkas oleh Siswanto selaku koordinator FPPM dengan menunjukkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, yang mana di dalam pelaksanaan IP4T tidak perlu menunggu petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dari tiga Menteri lainnya. Mengingat Menteri Agraria dan Tata Ruang sendiri telah mengeluarkan peraturan pelepasan tanah untuk Rakyat, tetapi sangat mengejutkan bahwa semua Instansi pemerintah yang hadir belum mengantongi peraturan Menteri tersebut. Sedangkan untuk Dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang Kab. Blitar mengatakan bahwa dari pihaknya masih menunggu pembentukan tim IP4T tersebut.
Masak BPN Kab. Blitar belum mengetahui Peraturan Menteri No. 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu padahal yang membuat peraturan tersebut adalah Kepala BPN RI sedangkan kami petani sudah mengetahui. Jadi apakah salah jika kami beranggapan bahwa petani lebih pintar dari pemerintah di Kab. Blitar. ( luluk )