BERITA

Kajari Blitar Tetapkan Mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Jadi Tersangka

kajari blitar

Rabu, 22 Oktober 2014 01:55 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Aksi demo ratusan masa yang tergabung dalam Kemite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) didepan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, tidak hanya tuntut tuntaskan dugaan kasus korupsi pelepasan aset tanah Jatilenggger Kecamatan Ponggok milik Pemerintah Kabupaten Blitar, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar sekitar Rp. 1.3 miliar. Namun mereka juga tuntut, agar Kejaksaan Negeri Blitar tuntaskan adanya dugaan pungutan liar melalui pemotongan dana taktis yang berasal dari jasa pelayanan untuk pegawai di lingkup Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi dan BLUD Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar.
Dikatakan Mohamad Trianto, koordinator aksi, selama tahun 2012 dan 2013, dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, yakni berupa pungutan / potongan sekitar 3 persen dari APBN pada 2012 sebesar Rp. 15.164.070.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 12.558.634.991. Sementara dari APBD pada 2012 sebesar Rp. 4.039.703.620 dan pada 2013 sebesar Rp. 2.720.746.870, hingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 833.834.730.
“Dugaan pungutan ini tidak memiliki aturan hukum yang baku serta fungsi penggunaannya juga tidak jelas. Seharusnya mengacu pada Kepmenkes RI dan Perbub,” jelas Trianto.
Lebih lanjut Ketua KRPK ini menyampaikan, persoalan yang sama juga terjadi di BLUD RS. Mardi Waluyo Blitar. Dimana pemotongan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dituangkan dalam SK Direktur RS Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor : 445/1628/422.205/2009, tentang sistem pembagian pemberian tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan kepada pegawai di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
Trianto menambahkan, dalam pembagian jasa pelayanan umum untuk pegawai diberikan, namun setelah dikurangi untuk dana taktis rumah sakit sekitar 3 sampai 5 persen. Selama tahun 2012 dan 2013, menurutnya ada dugaan kerugian sekitar Rp. 398 juta lebih.
Sementara itu, menanggapi laporan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Dede Ruskandar, SH. MH mengatakan, terkait RSUD Ngudi Waluyo pihaknya sudah melakukan Penyelidikan (Lidik) yang sudah naik ke Penyidikan dan sejak 2 Oktober 2014 BW, mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum dilakukan penahanan.
Menurut Kajari, BW dijadikan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, setelah dilakukan pemeriksan selama 1,5 bulan sejak diterimanya laporan.
Pelanggaran yang dilakukan BW menurut Dede, yakni mantan Direktur tersebut mengeluarkan kebijakan untuk mengambil sebesar 3 persen dari kas. Padahal seharusnya berdasarkan Permenkes RI harus melalui Keputusan Bupati.
“Pelanggaran BW, tanpa dasar dan landasan yang kuat keluarkan kebijakan pemotongan 3 persen dari Kas, yang seharusnya melalui keputusan Bupati,” jelas Dade Ruskandar di ruamg kerjanya.
Lebih lanjut Dade menyampaikan, untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan penggledahan di RSUD Ngudi Waluyo dan dimungkinkan ada tersangka lain selain BW.
Mengenahi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Dade mengaku, pihaknya pada Selasa (21/10) telah menerima laporan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana jasa pelayanann Umum Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Mardi Waluyo yang dilaporkan KRPK saat melakukan aksi ujuk rasa.
Menanggapi hal tersebut Kejaksaan Negeri Blitar akan segera menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda yang terjadi pada RSUD Mardi Waluyo. (FJR)