BERITA

Kajari Blitar Didesak KRPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Jatilengger

36d73160e6c80f286a9010d5b80fe4dc

Selasa, 21 Oktober 2014 23:44 | Oleh : Fajar Agustyono
KOPI, BLITAR – Penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Bumi Proklamator Blitar,
Jawa Timur, masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya seringkali hukum dianggap sebagai
dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan sebagai hantu yang sangat menakutkan bagi
mereka yang dirugikan. Sementara hukum itu sendiri seharusnya bersifat netral bagi setiap
pencari keadilan. Di Blitar sendiri isu penuntasan kasus dugaan korupsi patut diduga dan
seringkali hanya dijadikan ATM Berjalan oleh oknum Jaksa di lingkup Kejaksaan Negeri Blitar.
Hal tersebut disampaikan ketua Kemite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trianto
saat memimpin aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Selasa (21/10) pagi.

Bersama ratusan masa yang tergabung dalam Kemite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK),
Mohamad Trianto mendatangi dan melakukan aksi demo didepan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.
Dalam aksinya mereka tuntut Kejaksaan Negeri Blitar, agar tuntaskan dugaan kasus korupsi di
Kabupaten dan Kota Blitar, yang selama ini ditangani Kejaksaan Negeri Blitar, namun
terkesan masih jalan ditempat.

Dalam orasinya Ketua KRPK ini menuding oknum jaksa dilingkup Kejaksaan Negeri Blitar
bermain dibalik kasus dugaan korupsi tersebut. Dan patut diduga kasus korupsi tersebut
seringkali hanya dijadikan ATM Berjalan oleh oknum Kejaksaan. Pasalnya penanganannya
lamban dan terkesan jalan ditempat.

Dicontohkan Trianto, dalam penanganan kasus dugaan korupsi pelepasan aset tanah
Jatilenggger Kecamatan Ponggok milik Pemerintah Kabupaten Blitar, yang telah merugikan
keuangan Negara sebesar sekitar Rp. 1.3 miliar, dinilai lamban. Dikatakannya kasus tersebut
berawal ketika pada tahun 2007 Pemkab Blitar melepas aset seluas 2,8 hektar kepada
pengembang PT. Bina Peri Permai Malang (PT. BPPM).

Dalam proses pelepasan tanah Jatilengger tersebut dari pihak Pemerintah Kabupaten Blitar
diwakili secara langsung oleh Bupati Blitar, Herry Noegroho, yang diperkuat dengan SK
Bupati Blitar nomor, 938 tahun 2007, Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Blitar
Untuk Pembangunan Perumahan yang diperuntukkan Pensiunan PNS, TNI/Polri. Sementara pihak
pengembang diwakili oleh Direktur Utama PT. BPPM, Mustafa Abubakar. Dan disepakati
nilainya sekitar Rp. 1,3 miliar, dengan rincian Rp. 840 juta dibayar dimuka dan sisanya
Rp. 460 juta setelah rumah dan ruko laku semuanya.

Lebih jauh Trianto menyampaikan, yang menjadi permasalahan di dalam dokumen perjanjian
operasional, SK. Bupati, MoU, sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),
serta rekomendasi Bebas Bencana dari Dinas Prasarana Wilayah tersebut, tanpa melalui Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, namun hanya berdasarkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten
Blitar, M. Taufik melalui surat nomor : 170/644/409.040/2007, tanggal 25 September 2007,
selain itu ada kejanggalan tidak adanya hasil pelepasan aset yang masuk ke Kas Daerah.

Yang membuat KRPK geram dan menuding oknum Jaksa bermain dibalik kasus tersebut, pasalnya
hingga saat ini Kejaksaan Negeri Blitar hanya menetapkan dua orang tersangka, salah
satunya Agus Budi Handoko, mantan Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Blitar, yang dianggap
paling bertanggung jawab atas lepasnya asset seluas 2,8 hektar tersebut. Sementara Bupati
Blitar dan ketua DPRD Kabupaten Blitar tidak tersentuh sama sekali. Padahal dalam fakta
hukum persidangan bulan lalu di Pengadilan Tipikor, dengan gambling dibuktikan siapa saja
yang terlibat langsung dalam kasus Tanah Jatilengger.

Dalam Amar Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby dalam Perkara terdakwa Drs. Agus Budi
Handoko, M.Si, pada halaman 103 dan 104 ditegaskan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor
bahwa, Bupati Blitar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar merupakan dua pejabat yang juga
harus bertanggung jawab secara hukum. Pasalnya dengan pertimbangan, bahwa bila MoU, KSO,
pengajuan Surat ke DPRD Kabuapaten Blitar, tidak ditandatangani Bupati Blitar,
Herry Noegroho, maka tidak mungkin PT. Bina Peri Permai Malang dapat leluasa untuk
menguasai dan memanfaatkan serta membaliknamakan sertifikat aset tanah milik Pemkab Blitar
tersebut. Begitu pula, bila M. Taufik, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar, tidak
menyetujui/meloloskan permintaan Bupati Blitar untuk memindahtangankan aset milik Pemkab
tersebut, maka Bupati Blitar tidak bisa mengambil kebijakan lebih lanjut.

“Kalau Kejaksaan tidak segera memprosesnya maka kami akan mendesak KPK untuk mengambil alih
penanganan kasus ini. Ingat bahwa sesuai undang-undang kasus ini pantas diambil alih
penanganannya oleh KPK, karena kerugian negara lebih dari 1 miliar,” jelas M. Trianto saat
diwawancarai ditengah-tengah kerumunan aksi demo.

Sementara itu dikatakan Kajari Blitar, Dede Ruskandar, SH. MH. dalam menanggapi tudingan
KRPK, pihaknya sudah melakukan Penyelidikan (Lidik) ulang terkait kasus Jatilengger yang
dimungkinkan ada tersangka lain.

“Mulai minggu kemarin sudah saya keluarkan untuk lidik ulang kasus Jatilengger. Bukan
diulang dalam arti dari nol, tapi diulang lidik bukan tersangka sekarang, namun
kemungkinan ada tersangka lain,” ungkap Dede Ruskandar di ruang kerjanya. (FJR)