BERITA

K2 VS DINAS PENDIDIKAN

11895090_1225583484133718_5368999602736794279_o

           Ratuadil.or.id – merasa aspirasinya tidak segera di tindaklanjuti oleh wakilnya puluhan honorer kategori dua ( K2 ) Blitar di damping Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK )untuk yang ketiga kalinya mendatanggi Kantor DPRD Kabupaten Blitar di JL. Kota Baru No. 10 Kanigoro Blitar kamis ( 3/8 ). Sekitar pukul 12.30 rombongan yang berangkat dari sekretariat Ratu Adil ( Rakyat tuntut Amanah Keadilan ) di Jl. Mendut No. 49 Kota Blitar tiba di gedung dewan menggunakan kendaraan roda dua dengan kawalan ketat polisi.

Setiba di tempat mereka langsung berorasisambil membeber poster yang berisikan beberapa tuntutan mereka diantaranya menagih honor mereka yang selama Sembilan bulan belum juga cair, menuntut agar honor sesuai umk, dan segera diangkat menjadi PNS tanpa tes. Dalam orasinya mereka juga menyampaikan keluh kesah yang mereka alami seperti perjuangan mereka dari tingkat bawah sampai tingkat atas yang hanya menghasilkan janji-janji tanpa ada realisasi, padahal mereka sudah disodori SPJ rampung selama satu tahun dua bulan lalu tapi kenapa honor kami belum juga cair.

Selesai orasi mereka membakar atribut yang mereka gunakan sambil meneriakkan yel – yel yang berbunyi bayaren – bayaren honorku seng wes sangangsasi rametu saiki aku uwis ngerti tibakno duikku di korupsi ( bayarkan – bayarkan gajiku yang sudah Sembilan bulan tidak keluar sekarang aku sudah tau ternyata uangku di korupsi ), setelah puas berorasi masa langsung masuk di ruangan DPRD untuk melaksanakan Audiensi bersama Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Blitar, yang juga di hadiri Perwakilan BKD Kab. Blitar, Perwakilan Dinas Pendidikan dan juga perwakilan dari inspektorat.

Koordinator honorer Sri Hariyati kami telah mengikuti arahan – arahan dari komisi empat dan juga dinas pendidikan seperti menanyakan ke Sekda, inspektorat dan juga BPK itu sudah kami lakukan tetapi kenapa sampai saat ini belum juga ada realisasi, dan kami juga berharap honor kami dibayar sesuai umk dan bisa cair setiap bulan. Dan kami juga mengancam akan terus berada disini sampai ada solusi.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan menyatakan kami tidak tinggal diam kami terus berusaha, dan anda juga korban dari kami. Masalahnya masih ada satu kendala yaitu nomenklatur yang menyebabkan honor yang ada di dinas pendidikan belum bisa cair. Dan kami harapkan agar soudara sabar dan menunggu perubahan anggaran dan kami upayakan untuk mencairkan honor dua belas bulan langsung, dan pak sekda akan menjamin akan cairnya honor tersebut.

Mohammad Trianto Koordinator KRPK kami akan mendampingi perjuangan K2 mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional sampai berhasil, di Surabaya Honor K2 bisa sesuai UMK kenapa di Blitar tidak bisa Padahal nomenklaturnya sama. Untuk pencairan di dinas Kesehatan saja bisa cair tetapi kenapa di dinas pendidikan belum juga bisa cair, kita kemarin sudah ke inspektorat sesuai arahan Kepala Dinas tetapi inspektorat menyatakan terkait pencairan honor tidak ada kaitannya dengan kami, lalu kami juga datangi BPK jawabannya apa hubungannya pencairan dengan BPK yang berhak mencairkan adalah dinas terkait.(ardy)