BERITA

Isu Pertambangan Semakin Menghangat

kptsp 2015

Selasa, 17 Maret 2015 admin-ratuadil.or.id

Blitar-Hasil pertambangan memang menggiurkan hampir semua pihak, bahkan masyarakat pun berani melakukan kegiatan pertambangan walaupun tanpa mengantongi ijin dari pihak terkait, atau bahkan masyarakat yang mempunyai ijin pun berani melakukan pertambangan di luar ijin yang mereka punyai. Hal ini yang menjadi sorotan KRPK terkait peringatan yang dikeluarkan Kepolisian Wilayah Blitar yang berencana menutup kegiatan tambang yang tidak mengantongi ijin pada tanggal 1 April 2015.

 

Selasa, 17 Maret 2015  kawan-kawan Blitar Selatan, Mahasiswa, KRPK mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar untuk mengkonfirmasi terkait isu pertambangan di wilayah Kabupaten Blitar. Dalam pertemuan tersebut Trianto memaparkan hasil investigasi di lapangan oleh kawan kawan Blitar Selatan bahwa banyak ditemukan penyelewengan ijin tambang yang disalahgunakan oleh pemegang ijin. Menanggapi hal itu Kepala KPTST kabupaten Blitar Andi Handaka menyatakan KPTST hanya bertugas mengeluarkan ijin dan melayani masyarakat yang mengajukan ijin pertambangan. Soal penyelewengan ijin pertambangan hal itu merupakan wewenang dari PU Cipta Karya untuk menindaklanjutinya.

 

Trianto juga menanyakan jumlah penambang yang sudah mengantongi ijin pertambangan di wilayah Kabupaten Blitar. Disampaikan Hadi Mustofa data KPTSP dari tahun 2012 sampai 2015 hanya mengantongi 18 ijin pertambangan. Apalagi sekarang sudah  ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “kini ijin pertambangan tidak lagi diterbitkan pemerintah kabupaten/kota tetapi dikeluarkan oleh pemerintah propinsi” imbuh Andi Handaka.

 

Konsep Pertambangan Rakyat juga sempat disampaikan oleh Trianto di dalam forum diskusi tersebut. Dimana penambang tradisional diharapkan bisa mengolah bahan mentah tambang menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang mempunyai nilai jual tinggi. Sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitar untuk mendapat penghasilan tambahan. Konsep ini pun disambut baik oleh Andi Handaka untuk disampaikan ke SKPD terkait. (pur-KRPK)