Istimewanya Perlakuan Untuk Bupati Blitar

Rijanto Bupati Blitar
Rabu, 24 Oktober 2018
Blitar, – Bupati Blitar Rijanto dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Blitar terkait surat palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi Pendopo Ronggo Handinegoro, Jalan Semeru Kota Blitar dan di Mapolres.

“Bupati kita periksa di pendopo kemarin, setelah itu di Polres, tapi tidak lama. Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau, karena akan pergi ke Surabaya,” ungkap Kasubag Humas Polres Blitar, Iptu Mohammad Burhanuddin SH dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (24/10).

Hingga kini sudah ada 11 saksi yang dimintai keterangan. Dari 11 saksi, lima di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yakni berinisial AR, RP, PI, AL, dan DO. Selain ASN, juga ada dua orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimintai keterangan. Keduanya ini berinisial JP (LSM-GPI) dan JT (LSM-JIHAT).

Untuk terlapor Mohammad Trijanto sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Blitar, Senin (22/10) lalu. Selain itu ada YT dan ES yang sudah diperiksa oleh penyidik.

Sejauh ini pihak penyidik sudah mengamankan barang bukti berupa satu lembar tangkapan layar percakapan RP dan gawai milik RP. Ada 46 lembar hasil tangkapan layar dari gawai milik RP yang berisi hasil postingan akun Facebook Trijanto, serta dua lembar screen shot dari handphone milik RP yang berisi  akun Facebook MT (Trigalang Bintang Dewa revolusi ) dan Trijanto.

Sementara itu dari terlapor Rijanto diamankan barang bukti berupa satu keping DVD-R merk GT-PRO dengan Kapasitas 4.7 GB.  Satu buah akun facebook dengan akun Mohammad Trijanto, serta bukti unggahan Trijanto pada akun Facebooknya pada 12 Oktober 2018 pukul 08.34 WIB.

Burhanuddin menegaskan, bahwa tidak menutup kemungkinan masih banyak saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini. Pihak penyidik masih mengembangkan kasus ini.

Sementara itu M. Sholeh, kuasa hukum Trijanto menyayangkan penyidik yang melakukan pemeriksaan Bupati Rijanto di pendopo. Menurutnya, seharusnya bupati tidak mendapatkan keistimewaan dengan pemeriksaan di pendopo meski hanya pemeriksaan tambahan.

“Presiden SBY saja saat itu mendatangi Polda Metro Jaya, sementara bupati Rijanto didatangi untuk pemeriksaan dan melapor pakai kuasa hukum, jabatan bupati sama presiden tinggian mana,” pungkasnya.[rid/aji]

(sumber: RMOLJATIM.COM )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *