BERITA

Hadiah Untuk Kejaksaan Negeri Blitar

KRPK.2
BLITAR. Bahaya laten yang sesungguhnya di negeri ini adalah Korupsi. Demikian orasi yang disuarakan oleh massa petani, aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalamn gerakan Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi/ KRPK di Kejaksaan Negeri/Kejari Blitar, Kamis ( 28/7 ).
Mereka menuntut ditegakkannya supremasi hukum terkait penanganan kasus – kasus korupsi khususnya dibidang perkebunan dan dana bansos atau bantuan hibah yang telah dijanjikan oleh penegak hukum untuk segera ditetapkannya tersangka korupsi beberapa waktu yang lalu ditempat yang sama, bahkan mereka akan memasang plang di Kejaksaan dan menjadikan Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Koruptor, jika penuntaskan kasus – kasus korupsi di wilayah Blitar Raya tidak segera diangkat dan dituntaskan.
 
Sebagai kado dari massa yang melakukan unjuk rasa pada Hari Bhakti Adyaksa pada saat unjuk rasa juga menyerahkan batu nisan disertai pemberitaan beras kuning dan ratus yang dianalogikan jika Kejari Blitar hanya memberikan janji- janji dan mengulur -ngulur terhadap kasus – kasus korupsi dipastikan Kejari Blitar sudah mati.
 
Tapi hal ini dibantah oleh Kejari Blitar melalui Kasi. Intel – Kejari Blitar, Hargo Bawono saat menemui para pengunjuk rasa bahwa ” Kejari Blitar akan tetap memproses kasus – kasus korupsi baik kasus korupsi dibeberapa perkebunan dan kasus – kasus bantuan hibah bansos dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangkanya, dan Kejaksaan akan tetap komit dan akan ada tindakan hukum terkait penetapan tersangka seperti Kruwuk karena prinsipnya harus melalui prosedur, dan tidak ada kasus korupsi yang tidak diproses kasus hukumnya  “
 
Ada kesan proses penanganan kasus – kasus korupsi tersebut berbelit – belit dan gak jelas hasil akhirnya, seperti keterangan dari Koordinator aksi, Moch. Triyanto dari KRPK. Dan wajar bila gembar – gembor penuntasan kasus dugaan korupsi tersebut akhirnya hanya dianggap oleh sebagian masyarakat Blitar Raya sebagai lahan subur untuk ATM para penegak hukum saja. Dan berpijak pada tuntutan yang sudah disampaikan beberapa kali ke Kejaksaan kami menuntut untuk sesegera usut tuntas dugaan korupsi dana bansos atau hibah yang merugikan keuangan negara dan tindak tegas pelaku tindak pidana korupsi demi terwujudnya penegakan supremasi hukum, tegasnya ( pur/ich )