GTT dan PTT Kab Blitar Bongkar Konspirasi Penerimaan CPNS

Rabu, 26 Pebruari 2014 01:39 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Blitar yang tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), lakukan aksi demo di Kantor Bupati Blitar. Massa GTT dan PTT yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tuntut Keadilan (FMTK), tuntut agar dibatalkannya pemberkasan data hasil seleksi CPNS honorer GTT dan PTT K2 tahun 2014, bongkar konspirasi dan kecurangan seleksi CPNS Katagori II (K2) dibongkar dalam waktu 2 x 24 jam dan tuntut untuk melaksanakan pengangkatan semua tenaga honorer K2 sesuai PP 48 tahun 2005.
Dikatakan koordinator aksi, M. Trianto dalam orasinya, saat ini patut diduga telah terjadi KKN yang luar biasa dalam pelaksanaan test seleksi penerimaan CPNS honorer GTT dan PTT Katagori II (K2) dilingkup Pemerintahab Kabupaten Blitar. Sehingga hasil pengumuman test tersebut yang pengumumannya terkesan diulur-ulur, penuh rekayasa dan sarat kepentingan politik menjelang tahun 2014 harus dibatalkan dan diusut tuntas.
” Kita harus bongkar dugaan praktek jual-beli SK Pegawai Negeri. Kita harus usut tuntas semua dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dari honorer GTT dan PTT.” Tegas Trianto dalam orasinya.
Dia mengaku sudah memiliki setumpuk dokumen pemalsuan dan rekayasa yang mereka kumpulkan selama ini yang nantinya akan dijadikan barang bukti kejahatan para oknum pejabat yang melakukan praktek jual beli SK Pegawai Negeri sehingga adanya dugaan KKN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dari honorer GTT dan PTT.
Lebih jauh Trianto menyampaikan, syarat-syarat tenaga honorer K2 berdasarkan PP 48 tahun 2005 yang dapat mengikuti tes / seleksi CPNS 2013 diantaranya, masa bakti di instansi pemerintah minimal 1 tahun hingga akhir tahun 2005, sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Namun dari data yang diperoleh dilapangan, patut diduga telah terjadi manipulasi data, pemalsuan dokumen, adanya konspirasi. Dia mencotohkan, banyak peserta yang lolos ujian Tenaga honorer K2, namun per 1 Januari 2006 usianya masih belum genap 19 tahun, masa kerjanya kurang dari 1 tahun, dan berbagai dugaan rekayasa lainnya.
” Kita masih ingat betul janji kebijakan politik SBY yang dituangkan dalam PP 48 tahun 2005 adalah akan segera mengangkat seluruh honorer pemerintah yang punya masa bakti minimal 1 tahun hingga akhir tahun 2005,” tegas Trianto.
Dia menambahkan, dari 1447 tenaga Honorer K2 yang tercatat dalam Validasi data yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab Blitar, Ir. Bachtiar Suko Karjadi pada tahun 2005, dinyatakan yang lolos Validasi hanya 108 orang. Namun sebanyak 518 peserta dinyatakan lolos seleksi CPNS GTT dan PTT K2. Selain itu dia menyebutkan kejanggalan lain, yakni adanya sekitar 90 Surat Keputusan (SK) yang menerangkan masa kerja per 31 Desember 2005 belum genap 1 tahun, adanya Nomor SK ganda, SK yang ditanda tangani pada tanggal merah dan berbagai penyimpangan lainnya.
Menurut Trianto, menjelang masa tugasnya berakhir ternyata masih terdapat ratusan ribu tenaga honorer PTT dan GTT yang hingga saat ini masih belum diangkat menjadi PNS. Ironisnya, setiap ada seleksi CPNS, tenaga honorer GTT dan PTT selalu saja dilupakan. Pasalnya diduga bila ada yang lolos seleksi selalu saja harus bayar upeti ke pejabat Pemerintah sekitar Rp 85 juta- Rp 125 juta.
“Ini akal-akalan yang tidak masuk akal dan Konspirasi ini harus segera kita bongkar, dan siapapun yg terlibat dugaan KKN hrs segera kita lempar ke jeruji besi,” pungkas M. Trianto mengakhiri wawancaranya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono mengaku, saran dari tenaga honorer GTT dan PTT K2, memang sesuai dengan apa yang tertera dalam Surat dari Menpan, yakni pihaknya mempunyai kuwajiban untuk melekasanakan verifikasi ulang terhadap hasil seleksi yang telah diumumkan sejumlah 518 orang.
“Kami terus menerus untuk melakukan pendekatan ke Menpan, dan kami pernah datang secara pribadi bersama bapak Sekda Blitar menghadap salah satu Deputi Menpan, berharap agar teman-teman K2 bisa diterima semua,” ungkap Totok.
Ditanya terkait adanya dugaan main belakang dalam tanda kutip bayar dengan sejumlah uang agar bisa lolos seleksi, Kepala BKD Kabupaten Blitar ini mengelak. Dia mengatakan tidak tahu dan pihaknya tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan.
“Kami melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan tuduhan terhadap BKD, saya jamin itu tidak benar,” tegas orang nomor satu di BKD Kabupaten Blitar.
Menanggapi tudingan terkait tuduhan berkas yang seharusnya tidak bisa ikut ujian namun kemudian dinyatakan lolos ujian. Pihaknya menyampaikan, semuanya melalui proses yang panjang yang mana setelah melalui proses pendataan, selanjutnya dilakukan uji public hingga dua kali. Namun menurutnya pada saat uji public tidak ada yang komplain.
“Kami diberi tugas untuk lakukan verifikasi ulang. Jika setelah verifikasi tidak benar, maka yang bersangkutan bias dibatalkan pengangkatannya menjadi CPNS,” pungkas Totok. (FJR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *