BERITA

Giliran Kades Se-Blitar Boikot Urusan Agraria

sertifikat-tanah-660x330

Buntut dari Ditangkapnya Dua Kades Kab. Blitar, Seluruh Kades Boikot Urusan Agraria

BLITAR – Sebanyak 220 kepala desa se-Kabupaten Blitar memboikot segala bentuk pengurusan sertifikat tanah daripada harus berurusan dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

 

“Segala urusan agraria biarlah diselesaikan langsung Badan Pertanahan,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Nurkhamim kemarin. Sebelumnya, tim Saber Pungli menangkap Kades Soso Kecamatan Gandusari Widodo Harjo Diputro.

 

Turut disita uang tunai Rp4,6 juta dan sejumlah alat bukti dokumen pengurusan balik nama surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tanah. Tak berselang lama, tim Saber juga menangkap Kades Pojok Kecamatan Garum Handoko. Tersangka menerima uang tunai Rp5 juta dalam pengurusan sertifikat hak milik tanah (SHM).

 

Tim Saber Pungli juga menangkap tiga orang yang melakukan pungli pedagang pasar tumpah di Kecamatan Kesamben. Nurkhamim melihat posisi kades serbasalah. Menerima tambahan dana dituding pungli, sementara mendapat suguhan makanan dinilai gratifikasi. Menurut dia, secara terminologi dan makna, kata pungli dan gratifikasi perlu dikaji ulang. Hal itu agar tidak terjadi penafsiran yang membabi buta.

 

“Padahal yang diberikan itu bentuk rasa terima kasih dan sudah disepakati,” ungkap Nurkhamim yang juga Kepala Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat. Nurkhamim juga menyesalkan sikap Bupati Blitar Rijanto yang terlalu berlebihan memuji kinerja Tim Saber Pungli. Sebab, kades merupakan kepanjangan tangan terbawah dari Pemerintah Kabupaten Blitar.

 

“Dan pemkab justru melakukan pembiaran. Harusnya pemkab melakukan advokasi terkait masalah ini,” pungkasnya. Sementara meski tertangkap tangan, tim Saber Pungli tidak melakukan penahanan tersangka. Aktivis Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Triyanto mendesak aparat kepolisian melakukan penahanan.

solichan arif, Sumber koran-sindo.com