• 800

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

  • 799

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

  • 798

    PERONGRONG DAN PENGHANCUR NKRI ADALAH KORUPTOR DAN POLITISI BUSUK

Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Blitar 

fhkbForum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Blitar dibentuk pada tahun 2014. Berawal dari ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Blitar yang tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), melakukan aksi demo di Kantor Bupati Blitar. Massa GTT dan PTT yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tuntut Keadilan (FMTK), menuntut agar dibatalkannya pemberkasan data hasil seleksi CPNS honorer GTT dan PTT K2 tahun 2014. (FMKT) berniat membongkar konspirasi dan kecurangan seleksi CPNS Katagori II (K2) dan menuntut untuk dilaksanakannya pengangkatan semua tenaga honorer K2 sesuai PP 48 tahun 2005.
(FMKT) menduga telah terjadi KKN yang luar biasa dalam pelaksanaan test seleksi penerimaan CPNS honorer GTT dan PTT Katagori II (K2) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar. Sehingga hasil pengumuman test tersebut yang pengumumannya terkesan diulur-ulur, penuh rekayasa dan sarat kepentingan politik menjelang tahun 2014 harus dibatalkan dan diusut tuntas.
(FMKT) sudah memiliki setumpuk dokumen pemalsuan dan rekayasa yang dikumpulkan selama ini yang nantinya akan dijadikan barang bukti kejahatan para oknum pejabat yang melakukan praktek jual beli SK Pegawai Negeri sehingga adanya dugaan KKN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dari honorer GTT dan PTT.
Syarat-syarat tenaga honorer K2 berdasarkan PP 48 tahun 2005 yang dapat mengikuti tes / seleksi CPNS 2013 diantaranya, masa bakti di instansi pemerintah minimal 1 tahun hingga akhir tahun 2005, sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Namun dari data yang diperoleh dilapangan, patut diduga telah terjadi manipulasi data, pemalsuan dokumen, adanya konspirasi. Banyak peserta yang lolos ujian Tenaga honorer K2, namun per 1 Januari 2006 usianya masih belum genap 19 tahun, masa kerjanya kurang dari 1 tahun, dan berbagai dugaan rekayasa lainnya.
Dari 1447 tenaga Honorer K2 yang tercatat dalam Validasi data yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab Blitar, Ir. Bachtiar Suko Karjadi pada tahun 2005, dinyatakan yang lolos Validasi hanya 108 orang. Namun sebanyak 518 peserta dinyatakan lolos seleksi CPNS GTT dan PTT K2. Selain itu ada kejanggalan lain, yakni adanya sekitar 90 Surat Keputusan (SK) yang menerangkan masa kerja per 31 Desember 2005 belum genap 1 tahun, adanya Nomor SK ganda, SK yang ditanda tangani pada tanggal merah dan berbagai penyimpangan lainnya.
” Kami mendesak agar pihak BKD Kab Blitar segera melakukan validasi ulang data-data tersebut dan yang tidak sesuai harus dicoret atau dibatalkan,”
Sejak SK tahun 2005 hingga 2010 terjadi tiga kali SK, yakni tahun 2005 ada 1437 tenaga Honorer K2 yang terdiri dari 509 GTT dan 928 PTT, tahun 2010 berubah menjadi 1595 tenaga Honorer K2 yang meliputi, GTT dan PTT Pendidikan sebanyak 1314 orang, PTT Kesehatan 110 orang dan PTT Teknis ada 171 orang. Sedangkan untuk tahun 2012 yang tercatat menjadi di BKD Kabupaten Blitar menjadi 1565 tenaga honorer K2 dan yang mengikuti tes CPNS sebanyak 1543 orang. Dari 1543 tenaga GTT dan PTT yang mengikuti tes seleksi CPNS dan dinyatakan lolos, berdasarkan SK 2005 untuk GTT sebanyak 138 orang dan 99 PTT. Sedangkan hasil pengumuman yang dinyatakan lolos seleksi CPNS GTT dan PTT K2 sebanyak 518 peserta.
“Seharusnya berdasarkan SK 2005 yang lolos seleksi 237 orang, namun yang diumumkan lolos ada 518 .orang. Pertanyaannya yang 281 orang ambil data dari mana…?”
Kami mendesak agar pihak BKD Kabupaten Blitar segera melakukan verifikasi ulang dan mengacu pada SK 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab Blitar, Ir. Bachtiar Suko Karjadi ,yang meliputi kreteria masa bakti di instansi pemerintah minimal 1 tahun hingga akhir tahun 2005, sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
Seiring waktu berjalan Forum Masyarakat Tuntut Keadilan (FMTK) melebur menjadi Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Blitar dan tergabung dalam Forum Honorer Katagori 2 Indonesia ( FHK2I ), yang menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Jawa Timur ( Rakorwil ) di Blitar. Rakorwil yang digelar di Markas Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menghasilkan beberapa agenda, diantaranya : Menolak adanya tes ulang bagi tenaga Honorer K2, menepis isu kalau K2 tidak kompak, K2 Klaim Lebih rajin dibanding PNS, Pemerintah diminta tegas, serta berharap agar KRPK bersedia mengawal permasalahan K2 di seluruh Jawa Timur untuk pendampingan.
Rakorwil Forum Honorer Katagori 2 Indonesia yang digelar pada Kamis, (18/12) ini selain dihadiri Ketua Korwil FHK2I Jatim, Riyanto Agung Subekti, juga dihadiri oleh perwakilan Honorer K2 dari 17 Kabupaten/Kota di Jawa timur, diantaranya, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Sampang, Sumenep, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, Malang, Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
Rakorwil ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan menyamakan Visi Misi untuk mewujudkan cita cita tenaga Honorer K2 khususnya wilayah Jawa Timur, untuk menjadi PNS. Sebenarnya di pemerintah Kabupaten Blitar ada formasi kekosongan PNS sebesar 7.024 personil, sementara tenaga Honorer K2 di Kabupaten Blitar yang lolos Verifikasi dan Validasi hanya 1.000 personil. Namun kenyataan di lapangan pemerintah Kabupaten Blitar terkesan berbelit-belit.
Terkait mekanisme rekrutmen yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Crisnandi, bahwa semuanya harus melalui tes yang menjadi syarat mutlak untuk pengangkatan CPNS, (FHK2I) menolak dengan tegas kalau dilakukan tes ulang. Namun jika ada tes, tes tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan nilainya hanya untuk menambah hasil tes yang sudah dilakukan sebelumnya.
Menindak lanjuti permasalahan K2 yang terjadi di beberapa daerah yang selalu mentok dan terkesan dipermainkan pemerintah setempat, untuk itu dalam hasi Rakorwil FHK2I Jatim ini memutuskan untuk meminta KRPK untuk mendapingi perjuangan tenaga Honorer K2 se Jatim, agar bisa tercapai seperti yang telah diperjuangkan FHK2I Kabupaten Blitar bersama KRPK.
Pada awal tahun 2015 FHK2I Kabupaten Blitar, beserta FHK2I se Indonesia, berencana akan melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan MenPAN-RB.