BERITA

DPRD Kota Blitar Rekomendasikan Terkait Manajemen RS Mardi Waluyo

mardi waluyo

Selasa, 02 September 2014 19:34 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Pasca hearing antara ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, Jawa Timur, dengan Komisi 1 DPRD Kota Blitar yang dilakukan bulan lalu Rabu (13/8), di ruang Paripurna DPRD Kota Blitar, kini ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter bisa bernafas lega, pasalnya Ketua DPRD Kota Blitar keluarkan rekomendasi.
Seperti diberitakan sebelumnya saat itu, acara dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Wakil ketua DPRD Kota Blitar, Syaiful Ma’arif tersebut tanpa kehadiran pihak managemen rumah sakit Mardi Waluyo, namun tetap terus berlangsung,
Setelah mendengarkan masukan-masukan dan keluhan yang disampaikan beberapa perwakilan dari ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter, kini Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto,SH, mengeluarkan Rekomendasi Hasil Hearing Komisi 1 Bersama Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan ( FKTNAS ) dan Eksekutif. Rekomendasi nomor 172.01/206/410.04.3/2014, yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Blitar pada 18 Agustus 2014 tersebut ditujukan kepada Walikota Blitar, Samanhudi Anwar.
Ketua DPRD Kota Blitar merekomendasikan lima item yakni, 1. Merombak total Manajemen RSUD Mardi Waluyo baik itu Direktur, Wakil Direktur maupun Bagian Humas RSUD Mardi Waluyo. 2. Tidak akan melakukan mutasi terhadap karyawan RSUD yang melakukan demo dan hearing di Kantor DPRD. 3. Melakukan perbaikan pelayanan dan manajemen. 4. Melakukan evaluasi terhadap penempatan CT Scan yang menempati ruang MRI karena belum mendapat Sertifikat dari Badan Tenaga Atom Nasional. 5. Segera membentuk Dewan Pengawas Eksternal di BLUD Mardi Waluyo.
Dengan keluarnya rekomendasi tersebut diharapkan, DPRD harus konsiten mewujudkan komitmennya atas semua rekomendasi untuk RSUD Mardi Waluyo. Rekomendasi jangan hanya dijadikan lipstik saja, yang endingnya hanya untuk embrio bargaining politik dengan Eksekutif (Walikota). Fungsi DPRD harus dikembalikan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trianto yang terus menurus mendampingi Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan ( FKTNAS ).
“Kita tidak ingin dugaan pengkondisian seperti rekomendasi rekomendasi, yang pernah dibuatnya tiba tiba hilang di makan tarik-menarik kepentingan politik musiman. Ganti sistem dan ganti struktur managemen RSUD Mardi Waluyo adalah harga mati,” tegas Trianto.
Pihaknya mengancam, jika nanti DPRD Kota Blitar yang baru dilantik tidak mampu mengawal rekomendasinya dengan tuntas, mereka akan melakukan gerakan mosi tidak percaya terhadap lembaga DPRD Kota Blitar.
Sementara Ketua Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan (FKTNAS), Mat Rahman melalui telepon seluler menyampaiakan, pihaknya merasa senang dengan keluarnya rekomendasi DPRD Kota Blitar tersebut. Dia berharap lima item yang direkomendasikan DPRD, agar segera direalisasikan. Meski demikian, pihaknya tidak menjadi lengah, namun tetap mengawal sampai tututannya benar benar direalisasikan.
“Kami sangat senang dan berharap agar semuanya secepatnya bisa direalisasi. Namun kami tetap mengawal tuntutan kami,” harap Mat Rahman. (FJR)