BERITA

DPR RI Kunjungi Lahan Sengketa Pertanahan Blitar

audio_6 arteria

Blitar, 10 Mei 2016. Konflik Agraria berupa sengketa lahan perkebunan di eks karesidenan Kediri mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Untuk menyelesaikan konflik agraria, Arteria Dahlan salah satu perwakilan anggota Komisi II DPR RI meninjau langsung ke lokasi konflik di Kabupaten Blitar dan Kediri.

Peninjauan langsung ke lahan konflik tersebut, bertujuan untuk mengumpulkan bukti adanya konflik agraria di lahan perkebunan. Hal  ini sebagai tindak lanjut dari laporan Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Yang juga bagian dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Ratu Adil saat audiensi dengan anggota DPR RI, bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala BPN Kanwil Jawa Timur dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta , beberapa waktu lalu.

Ada tiga macam konflik yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang dikunjungi oleh perwakilan Anggota Komisi II DPR RI. Yakni

  1. Konflik antara masyarakat dengan perkebunan swasta
  2. Konflik antara masyarakat dengan pihak Perhutani
  3. Konflik antara masyarakat dengan Perkebunan Milik Negara.

Beberapa daerah yang didatangi wakil rakyat di lahan konflik antara masyarakat dengan perkebunan swasta yakni, di Perkebunan Gondang Tapen Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dan Perkebunan Nyuyur Desa Soso Kecamatan Gandusari. Sedangkan lahan konflik antara warga dengan Perhutani yang dikunjungi di antaranya: Hutan Parang Desa Semen Kecamatan Gandusari, Hutan Ampel Gading Desa Ampel Gading Kecamatan Selorejo, Hutan Sumberboto Desa Tambak Rejo Kecamatan Wonotirto, ada pula Hutan Bululawang Desa Bululawang Kecamatan Bakung dan Hutan Sempu Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Sedangkan lahan konflik antara warga dan Perkebunan Negara yang dikunjungi di antaranya, PTPN XII Afdeling Ngrangkah Sepawon Desa Badek Kecamatan Plosoklaten Kediri. Hasil dari kunjungan tersebut, selanjutnya akan dibawa ke pusat untuk dijadikan materi pembahasan dalam rangka penyelesaian konflik agraria.

Rencananya bukti adanya pelanggaran sengketa agraria tersebut akan dibahas di Gedung DPR RI, bersama anggota Komisi II DPR RI, perwakilan empat kementerian, KPK, Bupati Blitar, Kapolres Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang akan digelar pada Juni mendatang.Kegiatan ini merupakan agenda besar yang diperjuangkan Ormas Ratu Adil (FPPM dan FMR) bersama warga masyarakat yang bersengketa. Kegiatan ini murni untuk mencari keadilan dan memperjuangkan hak rakyat atas lahan perkebunan yang disengketakan oleh pihak lain. Dalam hal ini Ratu Adil, FPPM, dan FMR ingin meluruskan sejarah atas status kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut.

Dicontohkan hak warga atas kepemilikan tanah yang bersengketa dengan Perhutani yakni di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto. Dimana warga setempat memiliki bukti hak atas kepemilikan tanah yang ditandai dengan adanya letter C dan iuran pendapatan daerah. Dengan adanya bukti itu, otomatis tanah tersebut bukan tanah hutan, melainkan tanah masyarakat.

Semua pihak berharap kasus segera diselesaikan dan masyarakat yang memiliki hak atas tanah segera dilegalkan agar kedepan rakyat kecil tidak dikriminalisasikan.