BERITA

Dokter Harun Laporan Balik Radar Blitar dan LSM JIHAT ke Polisi

dokter harun

Jumat, 15 Agustus 2014 19:45 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, BLITAR – Akibat pemberitaan di Radar Blitar hari Kamis ( 14/8) dan pelaporan LSM Jaring dan Investigasi Kejahatan Aparat ( JIHAT ) terkait dugaan praktek ilegal yang dilakukan dokter Harun Rosidi. Hari ini, Jum’at (15/8), dokter Harun, 46 tahun dengan didamping M. Trianto, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), melaporkan balik media cetak Radar Blitar dan LSM JIHAT ke bagian Reskrim Polres Blitar Kota, karena dinilai telah mencemarkan nama baik dan menyampaikan pemberitaan yang tidak benar.
Dalam pemberitaan di Radar Blitar dikatakan, dr. Harun diduga telah melakukan praktek illegal, pasalnya menurut Koordinator LSM JIHAT, Joko Trisno Mudiyanto, ada indikasi Surat Ijin Praktek ( SIP ) yang dimiliki dokter yang sehari hari bekerja di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar tersebut, sudah kedaluwarsa dan temuan tersebut dilaporkan LSM JIHAT ke Polres Blitar Kota.
Dalam menanggapi pemberitaan dan loporan LSM ke Polres Blitar Kota terhadap dirinya, dokter Harun mengatakan, bahwa yang diberitakan dan dilaporkan tersebut telah mencemarkan nama baiknya dan membuat keluarganya menjadi tertekan.
Dikatakan dokter yang bekerja sebagai ahli bedah syaraf ini, dalam laporannya di Polres Blitar dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP/159/VIII/2014/JATIM/RESTA BLT, tanggal 15 Agustus 2014 dirinya telah melaporkan Joko Trisno Mudiyanto, Ketua LSM Jihat Blitar dan Redaksi Koran Jawa Pos Radar Blitar.
Perkara yang dilaporkan, yakni Tindak pidana penistaan dengan lisan atau tulisan berupa berita di Koran Jawa Pos Radar Blitar dengan judul “ dr. Harun Dilaporkan ke Polisi” yang berisi tentang, dr. Harun ( pelapor ) telah dilaporkan ke Polisi dalam perkara diduga melakukan praktek kedokteran secara illegal dengan indikasi, Surat ijin Praktek (SIP) yang dimiliki dokter Harun tersebut sudah kedaluwarsa, namun dokter Harun tetap melakukan praktek kedokteran sehari hari.
Dokter Harun , salah satu tokoh utama dalam perjuangan menuntut adanya transparansi managemen di Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, menuntut agar pencemaran nama baiknya harus dibersihkan melalui media Radar Blitar dan menuntut ganti rugi materiil kepada masing-masing pihak ( kedua terlapor ) sebesar Rp. 100 miliar.
“Kami sudah mengecek ke Polres Blitar Kota, namun tidak ada bukti laporan ke Polisi terkait adanya praktek doter yang ilegal, tapi diberitakan ada laporan polisi,” jelas dokter Harun kepada wartawan.
Lebih jauh dia menyampaikan, bukankah ancaman pidana terkait SIP dan STR dokter sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi ? Dan dia mengaku sebenarnya punya SIP dan STR, dan saat ini dalam proses perpanjangan.
Sementara itu seperti dikatakan Mohamad Trianto, saat mendamping dokter Harun menyampaikan, akibat pemberitaan tersebut, dokter Harun mengaku pasiennya takut untuk berobat, dan pemberitaan tersebut dinilai upaya pelemahan gerakan ratusan perawat dan puluhan dokter rumah sakit Mardi Waluyo yang menuntut perombakan manajemen di Rumah Sakit milik pemkot Blitar tersebut.
“Sudah jelas ini sangat merugikan dokter Harun dan pelemahan atau tekanan terhadap dokter Harun yang selalu vocal terhadap RS. Mardi Waluyo,” jelas Trianto.
Ditempat yang sama Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Slamet Riadi , SH, M.Hum, saat dikonfirmasi terkait tindak pidana penistaan dengan lisan atau tulisan berupa berita di Koran Jawa Pos Radar Blitar, tentang telah dilaporkannya dokter Harun ke Polisi dalam perkara diduga melakukan praktek kedokteran secara illegal. Pihaknya akan mempelajari dan menindak lanjuti laporan tersebut.
Saat ditanya apa ada laporan dari LSM Jihat, Kasat mengaku, bukan laporan namun semacam surat yang ditujukan kepada Kapolres Blitar Kota, terkait perkara tersebut.
“Laporan dokter Harun dan Surat LSM Jihat akan kami pelajari lebih mendalam. Yang pasti semua laporan akan kami terima dan selanjutnya ditindak lanjuti,” pungkas Slamet Riadi. (FJR)