BERITA

DISKUSI PUBLIK KRPK, KPK DAN ICW

12034466_1240013076024092_7849599622274792370_o

ratuadil.or.id- maraknya kasus korupsi di blitar dan lambannya penyelesaian kasus membuat KRPK ( Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ) semakin gencar mendesak penegak hukum untuk semakin kuat dalam memberantas korupsi, hal tersebut di wujudkan dengan mengadakan agenda rutinan diskusi publik bersama KPK ( Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ), ICW ( Indonesia Coruption Watch ), tak seperti agenda – agenda sebelumnya kali ini KRPK mengikut sertakan anak – anak Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), Taman Kanak-kanak ( TK ) dan juga santri Pondok Pesantren, untuk menanamkan karakter anti korupsi sejak dini.

acara yang bertempat di AULA PGSD yang berada di Jalan Ir. Soekarno Kota Blitar tersebut di banjiri ribuan warga yang sanganat antusias untuk mengikuti acara dan ingin bertemu dengan pimpinan KPK, dalam agenda yang bertema ” KPK kuat, Negara Sehat, Rakyat Selamat ” di hadiri oleh pimpinan KPK Johan Budi, penggiat anti korupsi dari ICW, Petani, Nelayan, Buruh, Pegawai Honorer, Mahasiswa, Pelajar.

setidaknya ada 2.500 peserta yang memadati gedung PGSD tersebut demi menghadiri diskusi publik yang diadakan oleh KRPK, dengan membahas materi keterkaitan KPK dan Program Pemerintah Mengenai Pertanahan, salah satunya adalah IP4T ( Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Hutan. masalah Pengangkatan Honorer Kategori 2 yang sangat rentang terhadap unsur Tindak Pidana KKN dan beberapa masalah publik lainnya.

tak hanya dari Blitar saja peserta yang hadir juga berasal dari Kediri, Tulung Agung, Jombang, Madiun, Trenggalek ungkap Mohammad Trianto Ketua LSM Ratu Adil, menurut dia diskusi publik bersama antara KPK dan Warga adalah agenda rutin tahunan. tujuannya adlah membahas sejumlah kasus dugaan korupsi yang sering terjadi di sejumlah daerah terutama di Blitar Raya, dan juga membahas beberapa isu tentang kebijakan pemerintah, dengan tujuan agar supaya pemahaman masyarakat semakin kuat untuk mengawal kebijakan yang ada sehingga praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN) bisa di minimalisisir.

sementara itu Pimpinan KPK Johan Budi mengapresiasi antusiasme warga yang mengikuti diskusi publik ini sebagai bentuk penolakan terhadap korupsi. menurut dia, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan warga, ada beberapa permasalahan atas dampak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan warga.

dan agenda tersebut di tutup dengan penandatanganan dan cap tangan dengan cat di kain putih sepanjang 50 meter sebagai bentuk penolakan terhadap korupsi. ( ardy )