BERITA

Dimungkinkan Kasus RS Ngudi Waluyo dan Jatilengger Ada Tersangka Baru

tersangka baru

Kamis, 06 November 2014 09:41 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta-indonesia.com
KOPI, Blitar – Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Blitar sudah memeriksa sebanyak 15 pejabat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Ngudi Waluyo Wlingi, terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, yang menjadikan BW, mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo ditetapkan sebagai tersangka.
Dikatakan Kajari Blitar, Dade Ruskandar, SH. MH, sampai saat ini pejabat Rumah Sakit Ngudi Waluyo yang sudah diperiksa sebagai saksi sebanyak 15 orang. Mereka diperiksa sejak Senin, (27/10) dari pukul 10.00 hingga pukul 17.00 oleh Jaksa Pidana Khusus di kantor Kejaksaan Negeri Bitar. Hingga hari ini proses pemeriksaan pejabat RS Ngudi Waluyo masih tetap berlangsung, bahkan menurut Kajari, yang diperiksa bisa mencapai 25 – 30 orang.
“Mereka baru diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan direktur RS Ngudi Waluyo,” jelas Dade Ruskandar di ruang kerjanya usai menerima perwakilan Mahasiswa dan Ketua KRPK. Ketika ditanya apa ada calon tersangka lagi, Dade yang mantan Kabid Data di Kejagung RI ini menyampaikan, tak menutup kemungkinan, bila ditemukan dua alat bukti yang menguat lagi, maka bisa muncul calon tersangka baru.
Sementara kedatangan puluhan mahasiswa dan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk menanya beberapa kasus dugaan korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, diantaranya kasus RS Ngudi Waluyo yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 833 juta, RS Mardi Waluyo, Rp 398 juta dan kasus Jatilengger, menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1,3 miliar.
Koordinator perwakilan mahasiswa dan KRPK, Mohamad Trianto di ruangan Kajari Blitar, mempertanyakan sudah sejauh mana proses penanganan ketiga kasus tersebut. Dia mendesak agar Kejaksaan Negeri Blitar benar-benar menegakkan hukum dan jangan sampai masuk angin (kena suap, red).
“Kedatangan kami hanya mempertanyakan perkembangan penanganan beberapa kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Blitar,” papar M. Trianto.
Lebih lanjut Dia mendesak Kajari Bliitar untuk segera menyelesaikan kasus kasus tersebut. Dan dia menegaskan, siapapun pejabat Pemkot maupun Pemkab Blitar yang terlibat dugaan korupsi di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Rumah Sakit Ngudi Waluyo, dan tukar guling tanah Jatilengger yang telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah harus segera ditangkap.
“ Ingat bilamana Kajari Blitar yang baru tidak becus untuk tangani kasus-kasus dugaan korupsi tersebut, maka segera tinggalkan Bumi Proklamator dan diganti Kajari Baru yang lebih konsisten serta punya komitmen terhadap penegakkan supremasi hukum,” papar Trianto kepada Kajari saat konfirmasi ke Kejari Blitar.
Menanggapi desakan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KRPK pada Rabu (5/11) pagi, Kajari Blitar, Dade Ruskandar, SH. MH, menyampaikan, terkait RS Ngudi Waluyo pihaknya hingga saat ini sudah memeriksa 15 pejabat RS tersebut dan dimungkinkan akan memanggil puluhan saksi lagi. Dia berjanji akhir bulan Nopember ini sudah rampung. Sedangkan untuk kasus Tanah Aset Jatilengger ada kemungkinan terdapat tersangka baru, dia juga berjanji bulan Desember mendatang sudah selesai dan akan diumumkan. Sementara terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Mardi Waluyo Blitar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 398 juta, baru minggu depan akan dilakukan penyelidikan.
“ Untuk kasus Jatilengger dan RS Ngudi Waluyo, dimungkinan ada tersangka baru. Tunggu saja hasil penyelidikan akhir bulan ini untuk Ngudi Waluyo dan bulan Desember untuk Jatilengger,” kata Dade Ruskandar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dede Ruskandar, SH. MH mengatakan, BW dijadikan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, yakni berupa pungutan / potongan sekitar 3 persen dari APBN pada 2012 sebesar Rp. 15.164.070.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 12.558.634.991. Sementara dari APBD pada 2012 sebesar Rp. 4.039.703.620 dan pada 2013 sebesar Rp. 2.720.746.870, hingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 833.834.730 .
Pelanggaran yang dilakukan BW menurut Dede, yakni mantan Direktur tersebut mengeluarkan kebijakan untuk mengambil sebesar 3 persen dari kas. Padahal seharusnya berdasarkan Permenkes RI harus melalui Keputusan Bupati. (FJR)