BERITA

Diduga Ada Pelaku Lain Yang Terlibat Dalam Kasus Jatilengger

diduga ada pelaku lain

Kamis, 28 Agustus 2014 09:23 | Oleh : Fajar Agustyono | pewarta.indonesia.com

KOPI, BLITAR – Babak baru kasus tukar guling tanah Jatilengger di kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang kini telah berubah menjadi perumahan Puri Pondok Indah, akan terus berlanjut. Perkara yang mengantarkan Drs. Agus Budi Handoko, M.Si, Kepala Bappemas Kabupaten Blitar harus meringkuk ditahanan selama 1 tahun 2 bulan, yaitu sejak 24 Januari lalu dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1,3 miliar tersebut, nampaknya akan menyeret dua pejabat pemerintah Kabupaten Blitar.

Sesuai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, atas perkara terdakwa Drs. Agus Budi Handoko, M.Si, (ABH) pada halaman 103 dan 104 dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa ABH, hanya turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi Jatilengger. Sehingga menimbulkan kerugian Negara cq. Pemkab Blitar sebagai akibat dari Asset tanah milik Pemkab Blitar yang akhirnya terlepas ditangan swasta, yakni PT. Bina Peri Permai.

Dalam amar putusan tersebut juga diterangkan bahwa, Bupati Blitar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar merupakan dua pejabat yang juga harus bertanggung jawab secara hukum. Pasalnya dengan pertimbangan, bahwa bila MoU, KSO, pengajuan Surat ke DPRD Kabuapaten Blitar, tidak ditandatangani Bupati Blitar, Herry Noegroho, maka tidak mungkin PT. Bina Peri Permai dapat leluasa untuk menguasai dan memanfaatkan serta membaliknamakan sertifikat asset tanah milik Pemkab Blitar yang berlokasi di desa Jatilengger tersebut.Begitu pula, bila M. Taufik, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar, tidak meloloskan permintaan Bupati Blitar untuk memindahtangankan asset milik Pemkab tersebut, maka Bupati Blitar tidak bisa mengambil kebijakan lebih lanjut.
Dikatakan M. Trianto, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) yang telah melaporkan kejadian tersebut, dalam fakta hukum dipersidangan sudah jelas diterangkan bahwa, korupsi Jatilengger dilakukan secara berjamah dan melibatkan beberapa elit politik sebagai pemeran utamanya.
Lebih jauh Trianto menyampaikan, dalam putusan terdakwa Agus Budi Handoko,dijelaskan dan menjadi pertimbangan Hakim Tipikor, ABH hanya turut serta dalam kasus korupsi Jatilengger. Sedangkan pemeran utamanya adalah Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, karena bupatilah yang menandatangani MoU, KSO, dan Ketua DPRD yang menyetujui permohonan bupati yang akhirnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 M tersebut.
“Keputusan Hakim Tipikor sudah jelas, Nah…,pertanyaannya kapan Kejaksaan Negeri Blitar menetapkan kedua pejabat tersebut menjadi tersangka ??? Logikanya, kalau penadahnya sudah dibui, kapan para malingnya juga masuk bui…,” ungkap M. Trianto
Dia menambahkan, kalau pihak Kejaksaan Negeri Blitar tidak segera menetapkan ke dua elit plitik tersebut menjadi tersangka, maka patut dipertanyakan komitmen dan konsisten Kejaksaan dalam menegakan supremasi hukum.
“ Kalau kejaksaan tidak segera memprosesnya maka kita akan mendesak Kejati, Kejagung atau bahkan KPK, untuk mengambil alih penanganan kasus ini. Ingat bahwa sesuai undang-undang kasus ini pantas diambil alih penanganannya oleh KPK, karena kerugian negara lebih dari 1 miliar, dan bakal menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat luas,” pungkas Ketua KRPK.
Sementara, seperti yang disampaikan Kasipidsus Kejari Blitar, Yudi Istono, SH, proses penyelidikan dugaan korupsi kasus Jatilengger akan tetap diteruskan, meskipun Majelis Hakim Tipikor sudah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABH dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan serta pidana denda sebesar Rp 50 juta, tidak serta merta membuat kasus tersebut berhenti begitu saja. Kejaksaan Negeri Blitar melihat adanya orang lain yang ikut terlibat.
“ Kasus Jatilengger akan tetap dilanjutkan, sebab diduga masih ada pelaku lain yang terlibat dalam tukar guling tanah asset milik Pemkab Blitar tersebut,” jelas Yudi Istono. (FJR)