Bupati Blitar Dipanggil KPK ?

Blitar – Media sosial tengah dikejutkan dengan beredarnya postingan surat pemanggilan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Blitar Rijanto. Benarkah itu?

Pengunggahnya adalah seorang warga Blitar bernama Mohammad Trijanto. Trijanto diketahui merupakan koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK). Ia mengunggah postingan itu di laman facebook pribadinya.

Dalam postingan tersebut, Trijanto menulis jika Bupati Blitar akan dipanggil penyidik KPK ke Jakarta pada Senin (15/10) mendatang. Hal ini juga diakui Trijanto sebagai respons KPK atas semua laporan dugaan korupsi yang dikirimnya sejak tahun 2010 silam.

“Kami memang komitmen selalu mengirimkan laporan dugaan korupsi yang terjadi di Blitar. Laporan kami kirim sejak 2010 sampai 2018 ini. Terakhir kami kirim dua pekan lalu, setelah Koh Mbun (Susilo Prabowo) disidang pekan lalu,” kata Trijanto saat dikonfirmasi detikcom melalui sambungan telepon, Jumat (12/10/2018).

Pada laporan yang dikirim dua pekan lalu, lanjut Trijanto, materinya terkait dugaan korupsi APBD. Dugaan itu berdasarkan hasil kajian KRPK terkait pengadaan dan jasa yang melibatkan Susilo Prabowo sebagai pihak pelaksana (kontraktor).

Selain itu, KRPK juga melaporkan dugaan penyelewengan dana Jasmas pada APBD 1 senilai Rp 140 miliar yang terserap hanya 50 persen. Sementara dalam PAK, KRPK menemukan dugaan penyelewengan dana Jasmas sebanyak Rp 40 miliar.

“Hasil kajian kami, dana itu dititipkan ke beberapa OPD yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Namun ketika dikonfirmasi terkait surat pemanggilan tersebut, Bupati Blitar Rijanto mengaku belum menerimanya.

“Sampai pagi ini saya belum menerima surat itu. Tapi kalaupun benar, ya kita ikuti proses hukumnya. Saya akan datang memenuhi panggilan itu,” jawabnya saat dihubungi terpisah pagi ini.

Susilo Prabowo juga dikaitkan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya kini berstatus tahanan KPK.

Dikutip dari detiknews Pemkab blitar mengakui telah menerima surat panggilan dari KPK.

“Iya, sudah kami terima suratnya. Ini sekarang kami sedang rapat koordinasi. Apa memang benar surat ini yang mengirim KPK, bukan pihak lainnya,” ujar Plt Kepala PU PR Kabupaten Blitar Puguh Imam Susanto dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Puguh mengaku Pemkab Blitar sangat berhati-hati menanggapi isu santer yang telah beredar. Dan ingin memastikan apakah surat pemanggilan itu benar-benar dari penyidik KPK.

“Soalnya kami dengar di Mojokerto seperti itu. Ada surat panggilan dari penyidik KPK. Setelah ditelusuri kebenarannya, ternyata surat itu yang kirim bukan KPK. Tapi pihak lain yang tidak bertanggung jawab,” kata Puguh.

Menurut Puguh, Pemkab Blitar saat ini sedang berusaha mendapatkan akses langsung ke KPK. Jika memang surat itu dikirim oleh KPK, pihaknya akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Detikcom mencoba mengirimkan postingan itu ke nomor pribadi Jubir KPK Febri Diansyah. Namun, hingga berita ini dikirimkan belum ada jawaban dari Kepala Biro Humas KPK tersebut. (sumber: news.detik.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *