BONGKAR KONSPIRASI DIBALIK SURAT PALSU KPK!!! LAWAN KRIMINALISASI AKTIVIS ANTIKORUPSI!!  

koordinator KRPK ( Imam Nawawi ) saat orasi di perempatan lovi Kota Blitar 25/10/2018 (foto: purnomo)

Kamis, 25 Oktober 2018

Blitar – Beberapa hari belakangan ini Blitar Raya khususnya dan Indonesia pada umumnya digegerkan dengan beredarnya surat panggilan palsu lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang ditujukan kebeberapa pejabat lingkup Kabupaten Blitar. Sampai detik ini kasus dugaan pemalsuan surat tersebut masih ditangani serius oleh Mapolres Kabupaten Blitar. Namun yang disayangkan oleh masyarakat luas dari kasus ini adalah banyaknya kejanggalan demi kejanggalan proses hukum yang berlangsung. Mulai dari proses hukum yang terkesan dipaksakan oleh Polres Blitar. Perlu diketahui bersama bahwa penyidik Polres Blitar terkesan mendahului keyakinannya dari pada fakta hukum yang ada yaitu dengan keluarnya sprindik sebelum proses penyelidikan dilakukan dengan tuntas dan dilakukannya gelar perkara untuk menentukan dugaan unsur pidana.

 

FMR mengutuk keras upaya kriminalisasi aktivis antikorupsi KRPK BLITAR (Foto : Purnomo)

  

Diduga pemicu kasus ini adalah tidak terserapnya anggaran pembangunan di Kabupaten Blitar tahun 2018 yang membuat beberapa kelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuat isu-isu dengan sengaja meneror Pemerintah Kabupaten Blitar. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 dana APBD tidak mampu terserap maksimal, sesuai informasi hanya 30 % saja yang terserap. Ditambah lagi adanya dugaan korupsi dengan modus adanya jual beli proyek dalam APBD dan PAK APBD TA 2018 yang melibatkan banyak anggota legislatif dan rekanan proyek.

Koordinator KRPK saat berorasi. (foto : Purnomo)

 

Kami Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) mengecam keras atas terjadinya dugaan pemalsuan surat panggilan KPK dan menuntut agar Kepolisian Resort Kabupaten Blitar segera menangkap dan menyeret aktor intelektual pemalsu surat tersebut. Sampai detik ini, kasus surat palsu terus bergulir dan menyeret anak Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Blitar. Pada momentum ini, kami juga mengutuk upaya kriminalisasi yang ditujukan kepada aktivis antikorupsi di Blitar, yang sejatinya juga turut serta berjasa membongkar konspirasi dibalik munculnya surat palsu pemanggilan KPK yang dikirimkan ke beberapa pejabat kabupaten Blitar. Kita berharap agar aparat penegak hukum fokus memburu pembuat surat pemanggilan KPK palsu tersebut, bukan malah mendukung upaya kriminalisasi aktivis antikorupsi dengan cara-cara yang tidak lazim. Sampai sampai Handphone dan akun pribadi media sosial juga disita. Lelucon apa lagi yang akan disuguhkan kepada masyarakat Blitar. Kami juga menduga ada grand skenario besar yang akan menghancurkan gerakan antikorupsi di Blitar Raya.

Pada kesempatan ini pula, kita juga mendesak Polres Kabupaten Blitar segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi KONI Kabupaten Blitar Tahun 2015 dengan kerugian negara sebesar sekitar Rp 972.438.000,00, yang dalam proses penangannya ternyata diduga juga melibatkan 12 anggota  komisi IV DPRD Kabupaten Blitar. Meskipun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan saat proses penyidikan, tapi hal ini tidak serta merta menghapus tindak pidannya. Bukankah 41 anggota DPRD Kota Malang juga sudah mengembalikan kerugian negara ke negara melalui KPK, namun tetap saja harus bertanggung jawab secara hukum dan digelandang masuk bui semua?.Disamping itu, kita juga mendesak agar Polres Kabupaten Blitar juga memproses secepatnya 5 orang tersangka dugaan korupsi Work Shop honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2012 dengan total dana yang terkempul Rp 292 juta, sedangkan yang diduga diselewengkan sekitar Rp 100.000.000,00. Dan terakhir kita juga mendesak agar Polres Kabupaten Blitar juga menindak lanjuti laporan dugaan korupsi dalam dana bansos maupun hibah pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2013  , 2014, dan 2015 yang nilainya lebih dari Rp 100 milyar. Diantaranya dalam kegiatan KONI, Kwarcab Pramuka, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, KPUD, Dewan Kesenian, Penggerak PKK, PU Cipta Karya, BPBD, Dinas Kelautan, Bapemas, KORPRI dan lainnya )

Berpijak dari uraian diatas, maka kami Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) menuntut dan mendesak agar :

  1. Usut tuntas aktor intelektual pemalsu surat panggilan KPK .
  2. Tolak dan lawan kriminalisasi aktivis anti korupsi.
  3. Usut tuntas dugaan keterlibatan anggota DPRD Kab Blitar dalam korupsi KONI.
  4. Tuntaskan penanganan dugaan korupsi work shop Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2012, dengan telah menetapkan 5 orang tersangka.
  5. Usut tuntas dugaan korupsi dalam dana Hibah maupun Bansos di Pemkab Blitar pata tahun 2013, 2014, dan 2015.
  6. Wujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur dan berwatak kerakyatan

Koordinator Aksi

(  IMAM NAWAWI  )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *